Pengembangan IT dan Kecakapan SDM Jadi Tolok Ukur Kualitas Pelayanan Publik

Wakil Ketua Komisi A DPRD Jateng, Fuad Hidayat saat bersama beserta narasumber membahas masalah pengembangan pelayanan publik yang sesuai dengan Empat Pilar Kebangsaan. Foto : Istimewa
  • Bagikan

UNGARAN, GROBOGAN.NEWS-Wakil Ketua Komisi A DPRD Jateng Fuad Hidayat menegaskan adanya aturan Perpres No 95/2018 mengenai Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) menjadi tuntutan pemerintah untuk bisa mengembangkan teknologi informasi guna peningkatan kualitas pelayanan publik.

Hal itu disampaikannya dalam Dialog Televisi Empat Pilar Kebangsaan dengan tema “Empat Pilar Kebangsaan dalam Perspektif Pelayanan Publik”, di Banaran Sky View, Kabupaten Semarang, beberapa waktu lalu.

Baca Juga :  Satpol PP Kota Semarang Bongkar 34 Bangunan Liar di Simongan

“Di Jawa Tengah sinkronisasi data terus dilakukan. Saya berdiskusi dengan Kepala BPS, kita sedang konsen betul untuk membangun metadata. Ada aplikasi yang namanya optimalisasi metadata elektronik atau Omae yang bersinkronisasi dengan Diskominfo Jawa Tengah sebagai walidata sektoral yang nanti ini akan menjadi data bagi pelayanan publik dengan teknologi saat ini,” ungkap dia.

Baca Juga :  Empat Kali Berturut-Turut, Pemprov Jateng Terima Anugerah Parahita Ekapraya

Sementara itu, Siti Farida selaku Kepala Perwakilan Ombudsman Jawa Tengah menyoroti kualitas pelayanan publik yang hal negatif. Dirinya mengimbau bagi pelayan publik untuk tidak melakukan tindakan-tindakan yang akan menjadikan stigmatisasi masyarakat mengenai pelayanan publik yang buruk.

“Kita di ASEAN masih di bawah dari negara-negara lain dalam tolok ukur pelayanan publik, karena tolok ukur negara sekarang bukan negara yang kuat atau besar. Tapi sekarang negara-negara yang maju adalah negara yang bisa menyelenggarakan pelayanan publiknya dengan baik, dengan standar awalnya tidak melakukan perbuatan-perbuatan buruk yang menyebabkan pelayanan tidak baik,” ujarnya.

  • Bagikan