Gubernur Ganjar Undang KPU dan Bawaslu Jateng untuk Bahas Skenario Pelaksanaan Pilkada dalam Kondisi Darurat Pandemi dan Erupsi Gunung Merapi

Ketua KPU Jawa Tengah Yulianto Sudrajat saat menghadiri undangan rapat koordinasi dengan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo di kantor Gubernur Jawa Tengah, kemarin. Foto : Istimewa
  • Bagikan

SEMARANG, GROBOGAN.NEWS-Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menggelar rapat koordinasi tentang penyelenggaraan Pilkada Serentak 9 Desember 2020 mendatang. Sejumlah skenario darurat dibahas, termasuk bagaimana mengatasi persoalan Pilkada saat pandemi dan ancaman bencana Gunung Merapi.

Dalam rapat koordinasi yang digelar di Gedung A Lantai 2 Kompleks Pemprov Jateng, Kamis (26/11), Ganjar mengundang Ketua KPU, Ketua Bawaslu, Gakumdu, Polda, TNI, DPRD dan BIN. Sementara 21 Bupati/Wali Kota yang menyelenggarakan Pilkada mengikuti secara daring.

“Kami sengaja menggelar rapat ini untuk memastikan persiapan Pilkada Serentak 9 Desember mendatang. Tadi hadir komplit, KPU, Bawaslu, Polda, Kodam, Binda, DPRD semuanya hadir. Intinya, insyaalah kita siap melaksanakan pesta demokrasi ini,” kata Ganjar.

Baca Juga :  Tertangkap di Dalam Kamar Kos, Satu Mahasiswi Bersama Lima Mahasiswa Dibina Khusus Satpol Kota Semarang

Memang dalam pertemuan itu, dibahas secara khusus rencana-rencana darurat dalam menghadapi pandemi dan bencana alam, termasuk salah satunya adalah naiknya level Gunung Merapi. Bagaimana mekanisme dan strategi yang diambil, jika kondisi darurat itu terjadi saat pelaksanaan pemungutan suara nanti.

“Ada beberapa skenario kontijensi yang sekarang harus disiapkan, baik soal bencana, covid-19 dan lainnya. Ada beberapa catatan tadi yang disampaikan, dan harus segera dicarikan solusi, termasuk bagaimana mengantisipasi kerumunan dan lainnya,” ucapnya.

Baca Juga :  Gempa Guncang Salatiga dan Semarang. Inilah Instruksi dari Ganjar Pranowo

Ganjar mencontohkan, dalam rapat terungkap bahwa ada beberapa petugas KPPS yang menolak dirapid tes. Ganjar mengusulkan ada mekanisme penggantian dan meminta penelenggara berkomunikasi dengan pusat.

“Kalau mengganti kan tidak mudah, maka diharapkan ada PKPU yang memberikan kewenangan dalam kondisi darurat, penyelenggara di daerah cepat bisa mengganti. Termasuk persoalan KTP elektronik, kita minta Disdukcapil segera membereskan,” jelasnya.

Baca Juga :  Kasus Pembobolan ATM 35 Nasabah Terkungkap, Otak Kejahatan Diduga WNA Asal Turki

Selain itu, ada dua daerah di Jateng yang menyelenggarakan Pilkada, dalam bayang-bayang ancaman bencana letusan Gunung Merapi, yakni Klaten dan Boyolali. Dalam rapat sudah disepakati, bahwa KPU memiliki rencana memindahkan TPS ke tempat-tempat pengungsian.

“Termasuk saya minta KPU menyiapkan skenario kepada pasien Covid-19 yang isolasi baik di rumah sakit, tempat karantina maupun isolasi mandiri di rumah. Tadi sudah dicatat semuanya, insyaalah semuanya siap,” tegasnya.

  • Bagikan