Cegah Penularan Covid-19, Inilah 9 Pos Penyekatan Mudik yang Disiapkan Pemkot Semarang

Ilustrasi. (Ist)
  • Bagikan

SEMARANG, GROBOGAN.NEWS-Untuk menekan persebaran Covid-19 menjelang lebaran, para camat, lurah, hingga ketua RW dan RT diminta mengoptimalkan perannya dalam melakukan pendataan bagi pendatang selama Ramadan dan lebaran.

Hal itu disampaikan Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi saat memimpin rakor evaluasi pengamanan lebaran, pemudik, dan perkembangan Covid di Kota Semarang, di situation room Balaikota Semarang, Kamis (29/4/2021).

Menurutnya, pola yang paling efektif yaitu dengan bottom up. Yakni, mengoptimalkan camat dan lurah, untuk mengintensifkan RT dan RW untuk aktif melakukan pendataan pendatang yang masuk selama bulan Ramadan sampai lebaran.

Baca Juga :  Menpora Cermati Sport Tourism di Kendal. Program Inovasi Bupati Dico Dapat Apresiasi

“Nantinya ketua RT dan RW mendata pendatang yang masuk ke wilayahnya masing-masing, kemudian melaporkan ke lurah. Lurah kemudian menginput di sistem Sidatang. Penginputan dilakukan setiap hari, pagi dan sore sehingga data yang tersaji selalu up to date,” jelas Hendi, sapaan akrabnya.

Dijelaskan, poin selanjutnya yaitu dengan mengoptimalkan pendataan pendatang yang masuk Kota Semarang di sembilan titik penjagaan. Selain itu juga dilakukan di pintu masuk seperti bandara, stasiun, terminal, dan pelabuhan.

Baca Juga :  Kasus Pembobolan ATM 35 Nasabah Terkungkap, Otak Kejahatan Diduga WNA Asal Turki

“Dishub koordinasi dengan petugas gabungan yang berjaga di pos penjagaan untuk selain menjaga keamanan, juga memastikan pendatang mengisi aplikasi sidatang,” lanjutnya.

Ditambahkan, Pemkot Semarang secara tegas mendukung larangan mudik dari pemerintah pusat. Yakni, dengan membuat surat edaran yang isinya tegas melarang pegawai Pemerintah Kota Semarang, baik ASN ataupun non-ASN untuk mudik. Tidak main-main, pihaknya pun menyiapkan sanksi bagi pegawainya yang melanggar aturan tersebut.

Baca Juga :  Gempa Guncang Salatiga dan Semarang. Inilah Instruksi dari Ganjar Pranowo

“Bagi ASN yang ketahuan mudik, tambahan penghasilan pegawai (TPP) dipotong seratus persen alias tidak mendapatkan TPP pada bulan berikutnya. Sementara bagi Non ASN akan diputus kontrak,” tegas Hendi.

Hendi minta, jajarannya untuk mengoptimalkan aplikasi Sidatang, antara lain dengan menambah fitur-fiturnya dan mengoptimalkan penggunaan aplikasi tersebut.

  • Bagikan