GROBOGAN.NEWS Kudus

Tunggak Pajak, 19 Rekening Tabungan Wajib Pajak Diblokir

KUDUS, GROBOGAN.NEWS-Sebanyak 19 rekening tabungan wajib pajak telah diblokir oleh  Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kudus.

Pemblokiran terhadap 19 rekening tabungan wajib pajak baik badan maupun orang pribadi selama 2020 karena menunggak pajak sejak tahun 2018-2020.

Total tunggakan pajaknya pun terbilang fantastis mencapai Rp 7,2 miliar.

Kepala KPP Pratama Kudus Andi Setijo Nugroho di Kafe Bea Cukai Kudus, menyatakan, dari belasan rekening milik wajib pajak, didominasi wajib pajak pribadi sebanyak 14 WP dan selebihnya WP badan.

Baca Juga :  Simulasi Pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka Jadi Perhatian Khusus Hartopo

“Namun, nilai tunggakan pajaknya didominasi dari wajib pajak badan,” terang dia, kemarin.

Dijelaskannya lebih detail, nilai tunggakan pajak sebesar itu, karena adanya pemeriksaan dari petugas pajak terhadap wajib pajak tersebut.

Sebelum dilakukan pemblokiran rekening tabungan, ada tahapannya mulai dari peringatan, kemudian jika tidak direspons akan diberikan surat tagihan pajak dan baru dilakukan upaya pemblokiran rekening tabungan.

“Kami upayakan pendekatan persuasif dan berupaya tidak ada tekanan agar wajib pajak mau membayar secara sukarela . Sebelumnya juga ada sita badan atau gijzeling di rumah tahanan,” imbuh dia.

Baca Juga :  Simulasi Pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka Jadi Perhatian Khusus Hartopo

Dijelaskannya, wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya menyampaikan surat pemberitahuan (SPT) tahunan Pajak Penghasilan (PPh) tepat waktu, maksimal hingga April untuk wajib pajak badan dan orang pribadi maksimal bulan Maret.

Wajib pajak juga tidak perlu datang ke kantor KPP Pratama, karena penyampaian SPT tahunan PPh juga bisa dilakukan secara elektronik.

Bagi wajib pajak yang menunggak, akan dikenakan denda sebesar Rp100 ribu bagi wajib pajak orang pribadi, sedangkan bagi badan dendanya mencapai Rp1 juta.

Baca Juga :  Simulasi Pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka Jadi Perhatian Khusus Hartopo

Khusus UMKM mendapatkan insentif pajak yang jangka waktunya diperpanjang hingga 30 Juni 2021 sebagai bentuk kepedulian pemerintah terhadap pelaku UMKM yang dimungkinkan terdampak pandemi.

Penting untuk diketahui, KPP Pratama Kudus selama 2020 berhasil merealisasikan target penerimaan sebesar Rp 2,30 triliun atau 92,79 persen dari target sebesar Rp 2,169 triliun. Nor Ahmad