GROBOGAN.NEWS Semarang

Terbanyak di Jalur Grobogan-Blora, Ruas Jalan Provinsi Sepanjang 75 Kilometer Alami Kerusakan

Ilustrasi Petugas Satlantas Polres Grobogan memasang tanda rawan kecelakaan pada empat titik di lokasi jalan rusak yang bisa menyebabkan kecelakaan. Pemasangan banner tersebut di Jalan Raya Semarang-Purwodadi Desa Jatilor, Pasar Semangka Penawangan, Jalan Raya Purwodadi-Blora, Kecamatan Tawangharjo, dan Jalan Raya Purwodadi-Solo, Kecamatan Geyer. Foto : Istimewa

SEMARANG, GROBOGAN.NEWS-Jalan milik Provinsi Jawa Tengah yang tersebar di berbagai daerah dilaporkan telah mengalami kerusakan.

Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga dan Cipta Karya Jawa Tengah mencatat, sekitar 75 kilometer jalan milik provinsi rusak.

Ruas jalan provinsi yang mengalami kerusakan terparah di wilayah Grobogan-Blora, dengan panjang mencapai 50 kilometer.

Demikian dipaparkan oleh Kepala DPU, Bina Marga dan Cipta Karya Jateng Hanung Triyono, seusai melaksanakan rapat terbatas dengan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan jajaran terkait pada Selasa (23/2).

“Ada 12 ruas jalan milik provinsi yang dilaporkan mengalami kerusakan, dan kebanyakan merupakan jalan belum dibeton atau kondisi jalan tersebut sudah cukup lama tidak dilakukan peningkatan,” terang dia.

Ia melanjutkan, beberapa ruas jalan milik provinsi yang mengalami kerusakan di antaranya ruas Semarang-Godong di Tegowanu, Wirosari-Kunduran di Blora dan Weleri-Patean di Kendal.

Hanung juga menyebutkan, beberapa ruas jalan milik provinsi itu sebagian sudah dilakukan upaya perbaikan menggunakan dana transisi sebesar Rp10 miliar.

Baca Juga :  Resmi Dilantik Jadi Wali Kota Semarang, Hendi Paparkan Program Jangka Pendek

Beberapa upaya perbaikan yang dilakukan di antaranya penambalan di jalan provinsi dengan tingkat kerusakan cukup berat, misalnya lubang jalan cukup besar dan membahayakan pengguna jalan.

Menurutnya, sampai dengan saat ini rerata perbaikan penambalan jalan milik provinsi hampir mencapai 60 persen.

“Karena kendala cuaca juga. Karena kalau kita nambal pakai aspal kan eman-eman ya. Karena kami harus pertanggungjawabkan, tapi tidak bagus kan sayang. Teman-teman juga harus terus bekerja, karena setiap ruas ada orangnya,” terang dia.

“Kita lihat masing-masing balai itu responnya 1×24 jam. Itu juga harus segera kita lakukan perbaikan meskipun harus diratakan dulu,” sambung Hanung.

Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo juga meminta pemerintah kabupaten/kota ikut andil untuk mengantisipasi kerusakan jalan dengan memperketat aturan KIR truk.

Menurutnya banyak truk yang dimodifikasi sehingga mengangkut muatan yang melebihi kapasitas.

“Ternyata banyak truk-truk ini yang over dimensi ini KIR-nya nggak ada. Maka bagian KIR di kabupaten/kota saya harap betul untuk bisa mengontrol dengan ketat, sehingga kalau itu bisa dikontrol dengan ketat maka sebenarnya pasti tidak lolos dan tidak dapat KIR,” jelas dia.

Baca Juga :  Ruas Jalan Pantura di Kaligawe Masih Tergenang Banjir, Sepeda Motor dan Mobil Pribadi Diimbau Lewat Jalur Alternatif  

“Mudah-mudahan di sana integritasnya tinggi semua, sehingga jangan sampai nanti disuap nanti seperti itu,” imbuh Ganjar.

Selain membahas kerusakan jalan provinsi, rapat ini juga membahas soal jalan nasional yang mayoritas berada di ruas Pantura.

Ganjar pun mengungkap kendala perbaikan jalan di pantura yang menjadi kewenangan pemerintah pusat.

“Tadi kita identifikasi khususnya apa kesulitan-kesulitannya. Dari sana kami dapat info, ternyata ada transisi pengelolaan, kalau dulu swakelola sekarang itu long segmen dan dikontrakkan pada pihak ketiga,” kata Ganjar.

Ganjar pun mengusulkan agar penanganan jalan rusak yang berada dalam masa transisi ini segera dituntaskan.

“Saat masih transisi, harus ada langkah-langkah konkret yang dilakukan. Saya minta dijelaskan, ini transisi dan long segmen, ini pekerjaan baru lelang dan sebagainya,” jelas dia.

Baca Juga :  PPKM Berskala Mikro, Tim Polda Jateng Gencarkan Razia Tempat Hiburan Malam dan Rekreasi Keluarga

“Kalau bisa dikasih spanduk yang besar, jadi masyarakat punya informasi yang cukup terkait itu,” urainya.

Ganjar lalu menyinggung soal jembatan timbang. Menurutnya di Jateng ada 14 jembatan timbang, dan 7 di antaranya tidak aktif.

“Kemenhub kami minta mengoptimalisasikan lagi jembatan timbang. Kalau ada yang melanggar, harus ditindak. Jalan berlubang ini tidak hanya pekerjaan balai besar jalan atau bina marga, akan tetapi ada banyak yang harus dibereskan dari sistem ini,” jelasnya.

Rapat ini juga dihadiri Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Jateng-DIY, Satrio.

Dalam pemaparannya, Satrio menyampaikan, ada sekitar 53-80 km jalan nasional di Jateng yang rusak. Ruas jalan rusak ini mayoritas berada di pantura, sedangkan untuk upaya perbaikannya terkendala cuaca.

“Namun perbaikan jalan berlubang itu terkendala cuaca. Sebenarnya kalau kondisinya kering, kami bisa lebih masif lagi,” terang Satrio.Kahlil