JAKARTA, GROBOGAN.NEWS – Menyusul rekannya eks Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo, Menteri Sosial Juliari Batubara terjerat kasus korupsi bantuan sosial (Bansos) Covid-19.

Sebenarnya, menurut pengakuan ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Firli Bahuri, Menteri Sosial Juliari Batubara pernah diperingatkan oleh KPK untuk mencegah terjadinya korupsi dalam bantuan sosial Covid-19 tersebut.

Baca Juga :  Pendukung Jokowi di Jatim Dukung Ganjar, Relawan Puan Yakin Rekomendasi Tetap ke Puan

“KPK sejak awal terjadinya pandemi telah melakukan berbagai upaya untuk melakukan pemberantasan korupsi dan upaya pencegahan,” kata Firli dalam konferensi pers yang disiarkan virtual, Minggu (6/12/2020) dini hari.

Surat pertama mengingatkan soal penggunaan anggaran pengadaan barang atau jasa dalam rangka percepatan penanganan Covid-19 yang dikeluarkan 2 April 2020.

Baca Juga :  Catat Cara dan Syaratnya! Program Kartu Prakerja Gelombang 21 Sudah Dibuka

Sementara surat kedua tertanggal 21 April 2020 ihwal penggunaan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) dan data non-DTKS dalam pemberian bansos ke masyarakat.

Tak hanya itu, KPK juga membuat aplikasi JAGA Bansos, sehingga masyarakat dapat mengikuti tata kelola penyaluran bantuan. Bahkan, kata Firli, Deputi Bidang Pencegahan KPK memberikan pendampingan kepada kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah demi mencegah korupsi.

Baca Juga :  Terjerat Kasus Suap, Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Dikabarkan Resmi Tersangka

Halaman:
1   2   All