GROBOGAN.NEWS Kudus

Catatkan Pendapatan Rp114, 44 Miliar, Realisasi Penerimaan Pajak Daerah di Kudus Lampaui Target

KUDUS, GROBOGAN.NEWS-Realisasi penerimaan pajak daerah telah melebihi target. Hingga tanggal 15 Desember 2020, realisasi penerimaan pajak daerah telah mencapai Rp114, 44 miliar.

Capaian tersebut mencatatkan angka sebesar 105, 81 persen dari target sebesar Rp108,15miliar.

Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kudus Eko Djumartono melalui Kepala Bidang Perencanaan dan Operasional Pendapatan Daerah Famny Dwi Arfana, mengungkapkan, pada akhir November 2020, menyampaikan, sudah banyak pos penerimaan pajak yang realisasinya melampaui target.

Meskipun ada pula yang masih kosong dan realisasinya masih sangat rendah.

“Dari 11 pos penerimaan pajak daerah hanya tiga pos yang realisasinya di bawah 100 persen dan salah satunya nihil,” terang dia, saat dikonfirmasi pada Rabu (16/12).

Baca Juga :  Geger, Mayat Bayi dengan Luka Robek Pada Leher Ditemukan Mengapung Di Sungai Jagetan Jepara  

Ia menyebutkan lebih detail, dari 11 pos penerimaan pajak daerah di Kabupaten Kudus, meliputi pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, dan pajak penerangan jalan.

Pajak lainnya, yakni pajak mineral bukan logam batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, PBB, dan bea perolehan hak tanah bangunan.

“Pos penerimaan pajak yang capaiannya paling tinggi, yakni pajak restoran mencapai Rp6,23 miliar atau 116,07 persen dari target sebesar Rp5,37 miliar. Sedangkan sumbangan untuk pendapatan asli daerah (PAD) terbesar berasal dari pajak penerangan jalan sebesar Rp45,18 miliar dan saat ini baru terealisasi 92,73 persen dari target sebesar Rp48,73 miliar,” jelas dia.

Baca Juga :  PPKM Mulai Digelar Hari Ini, Pemberlakuan di Kudus Lebih Ketat dari Sebelumnya

Ia juga menjelaskan, pos penerimaan yang masih kosong, yakni pajak pengambilan bahan galian golongan C/mineral bukan logam dan batuan, sedangkan pos penerimaan pajak sarung burung walet realisasinya hingga kini baru Rp7,97 juta dari rencana Rp17,8 juta.

Ia menyebut, untuk bahan galian golongan C hingga kini memang belum ada izin dari Pemprov Jateng sehingga aktivitas galian C belum normal seperti sebelumnya.

Baca Juga :  Pengawasan Kedisiplinan Perusahaan dan Perkantoran Atas Kepatuhan PPKM Terus Diperkuat

“Sementara untuk sarang burung walet ada satu perusahaan besar yang tutup dan yang ada sekarang perusahaan kecil. Pemasukan yang tercatat saat merupakan penerimaan sebelum masa pandemi, sedangkan saat pandemi justru sepi transaksi,” sambung dia. Nor Ahmad