GROBOGAN.NEWS Demak

Adanya Penolakan Sejumlah Warga Jalani Swab, Izin Acara Berpotensi Timbulkan Kerumunan di Demak Kembali Diperketat

Pemkab Demak saat menggelar monitoring dan evaluasi penanganan Covid-19 yang juga dihadiri Kapolres Demak AKBP Andhika Bayu Adittama di ruang Command Center, beberapa waktu lalu. Foto : Istimewa

DEMAK, GROBOGAN.NEWS-Pemerintah Kabupaten Demak kembali memilih kebijakan pengetatan izin aktivitas warga yang berpotensi memicu perkumpulan. Kebijakan tersebut digulirkan masih tingginya kasus Covid-19 di Demak.

Sekretaris Daerah Kabupaten Demak Singgih Setyono, menjelaskan, adanya penolakan masyarakat untuk melakukan swab.

Di sisi lain kembali normalnya aktivitas masyarakat yang menimbulkan terjadinya kerumunan, seperti hajatan, aktivitas wisata, dan pemulihan ekonomi.

“Berdasarkan data regional Jawa Tengah yang dihimpun secara keseluruhan, saat ini kasus Covid-19 di Kabupaten Demak berada di posisi ketujuh. Kami pun berharap para ASN dapat memberi contoh kepada masyarakat tentang penerapan protokol kesehatan di setiap aktivitasnya,” ujar Singgih, pada monitoring dan evaluasi penanganan Covid-19 di ruang Command Center, beberapa waktu lalu.

Baca Juga :  Di Desa Jragung Demak, Gubernur Ganjar Tekankan Pentingnya Penanaman Pohon

“Kumpulan massa agar ada surat edaran, pelaksanaan operasi yustisi harus lebih digencarkan dan masing-masing OPD melakukan pengetatan pelaksaan protokol kesehatan, karena ASN adalah contoh bagi masyarakat,” sambung dia.

Sementara itu, Wakil Bupati Demak Joko Sutanto menekankan, agar dilakukan penanganan sesuai aturan di awal pandemi, kemudian penegasan tentang akumulasi massa. Kegiatan operasi yustisi gabungan dengan melibatkan TNI, Polri, Satpol PP, dan Linmas, juga mesti ditingkatkan.

Baca Juga :  Di Desa Jragung Demak, Gubernur Ganjar Tekankan Pentingnya Penanaman Pohon

“Kemudian untuk kegiatan tim satuan penegak disiplin protokol kesehatan (SPDP) yang telah dibentuk dapat diintensifkan kembali, berikut kegiatan belajar mengajar sekolah tatap muka tetap ditunda,” jelas Joko.

Pada bagian lain, Kapolres Demak AKBP Andhika Bayu Adittama meminta, agar pihak Pemkab terus bersinergi dengan pengawas protokol kesehatan, dalam hal ini Polri dan TNI, untuk meningkatkan kembali operasi yustisi gabungan.

“Harus kita tingkatkan kembali kegiatan yang berkaitan dengan masyarakat, dengan melakukan operasi yustisi gabungan sampai ke tingkat desa. Kita harus lebih tegas lagi kepada masyarakat. Selain itu saya juga menyarankan untuk Satpol PP beserta tim, dari Dishub untuk menutup jalan lagi setiap Jumat, Sabtu, dan Minggu,” terang Kapolres. Yanti