GROBOGAN.NEWS Umum Pantura

DPRD Jepara Setujui APBD 2021, Total Belanja Daerah Capai Rp2 T

Persetujuan DPRD Jepara dalam penetapan APBD 2021 dilaksanakan dalam rapat paripurna pengambilan keputusan yang telah berlangsung di Ruang Paripurna DPRD Kabupaten Jepara pada Rabu (25/11) lalu. Foto : Istimewa

JEPARA, GROBOGAN.NEWS-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jepara telah menyetujui penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2021.

Dalam struktur keuangan daerah yang disetujui dewan, total belanja mencapai Rp2.075.952.731.000. Persetujuan diberikan dalam rapat paripurna pengambilan keputusan yang telah berlangsung Rabu (25/11) lalu, di Ruang Paripurna DPRD Kabupaten Jepara.

Pada rapat yang dipimpin ketua dewan Haizul Ma’arif, seluruh wakil ketua dewan, masing-masing Junarso, Pratikno, dan KH Nuruddin Amin hadir dan duduk di kursi pimpinan. Dari unsur eksekutif, hadir Bupati Jepara Dian Kristiandi beserta para pimpinan perangkat daerah. Rapat paripurna juga disaksikan untur Forkopimda.

Sebelum dibawa ke paripurna, rancangan APBD tahun 2021 telah dibahas di Badan Anggaran (Banggar). Pelapor Banggar Khoirun Niam menyebut, belanja APBD 2021 yang ditetapkan itu, lebih besar Rp6,2 miliar dari angka yang diajukan eksekutif. Hal tersebut menjadi kesepakatan Banggar dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) selama pembahasan yang berlangsung hingga sebelas kali.

Baca Juga :  BNN Waspadai Adanya Pengedar Narkoba di KIT Batang

“Belanja daerah disetujui Rp2.075.952.731.000, bertambah Rp6.196.826.000 (dibanding draf yang diajukan eksekutif),” lapor Niam.

Dinaikkannya rencana belanja daerah, seiring dengan tercapainya kesepakatan Banggar dan TAPD untuk menaikkan target pendapatan daerah hingga Rp5,2 miliar.

Dengan demikian, pendapatan daerah yang dalam pengajuan eksekutif hanya Rp1.944.756.814.000, disetujui menjadi Rp1.949.953.640.000.
Di luar itu, terdapat tambahan target penerimaan pembiayaan sebesar Rp1 miliar.

Sementara itu, penetapan belanja daerah yang berada di atas total target pendapatan, menjadikan APBD tahun 2021 mengalami defisit hingga Rp126 miliar. Defisit itu ditutup dari pembiayaan netto dengan angka yang sama.

Pimpinan rapat selanjutnya memberi kesempatan kepada fraksi-fraksi untuk menyampaikan pendapat akhir. Seluruh fraksi menyetujui penetapan ini.

Namun hanya 3 juru bicara fraksi yang membacakan pendapat akhirnya, masing-masing Ferdinal Sasono dari Fraksi PDI Perjuangan, Nur Hidayat dari Fraksi Partai Nasdem, dan Muzaidi dari Fraksi Partai Gerindra. Seluruh fraksi lain menyampaikan pendapat akhir secara tertulis, yang diserahkan kepada pimpinan rapat.

Saat ditawarkan kepada anggota dewan, seluruhnya menyetujui penetapan APBD ini. Persetujuan itu disertai dengan 15 saran dari Banggar.

Baca Juga :  Sistem Pendataan Dampak Covid-19 Dimaksimalkan, Para Admin Desa Ikuti Pelatihan

“Ada edaran dari perangkat daerah terkait (Dinsospermasdes) kepada pemerintah desa, agar dalam APBDes, dialokasikan anggaran untuk kegiatan bimbingan atau pelatihan kepada para petani,” kata Khoirun Niam saat membacakan salah satu saran Banggar.

Saat memberikan sambutan atas persetujuan ini, Bupati Dian Kristiandi menyampaikan terima kasihnya kepada legislatif yang telah berkenan membahas APBD tahun 2021 dengan intens.

“Pencapaian yang kita raih pada hari ini telah melalui proses pembahasan yang panjang, sungguh-sungguh, sangat intensif, dan tidak mengenal jam kerja sehingga menghasilkan banyak perbaikan,” terang dia.

“Secara khusus saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada Badan Anggaran bersama komisi-komisi DPRD Kabupaten Jepara yang telah bekerja keras mempercepat dan merampungkan pembahasan rancangan APBD Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2021 sehingga Rancangan Peraturan Daerah ini dapat disetujui bersama sesuai jadwal yang telah ditentukan, sehingga proses evaluasi Ranperda oleh Gubernur dapat segera dilaksanakan,” kata Andi.

Baca Juga :  Sistem Pendataan Dampak Covid-19 Dimaksimalkan, Para Admin Desa Ikuti Pelatihan

Hal ini menurut Dian Kristiandi, sesuai dengan pedoman penyusunan APBD yang harus mendapat persetujuan bersama DPRD dan kepala daerah paling lambat satu bulan sebelum dimulainya tahun anggaran berkenaan.

Andi juga memaklumi hasil pembahasan berupa kenaikan target belanja. Andi meminta jajaran perangkat daerah untuk memegang teguh amanat APBD dengan mengimplementasikan secara nyata berbagai program dan kegiatan yang telah ditentukan.

“Aspirasi-aspirasi yang secara dinamis berkembang dalam pembahasan, tidak lain adalah dalam kerangka peningkatan layanan kepada masyarakat. Di antaranya bertambahnya anggaran khususnya pemeliharaan jalan dan jembatan,” kata dia. Ahmad