KUDUS, GROBOGAN.NEWS –– Pemantapan pemulihan ekonomi menjadi prioritas Pemkab Kudus dalam Rancangan Awal RKPD Tahun 2022.
Hal tersebut diungkapkan Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Kudus, H.M. Hartopo, ketika membuka Rapat Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD Kabupaten Kudus Tahun 2022.
Bertempat di Command Center Diskominfo, Rabu (24/2) rapat diikuti oleh Ketua DPRD Kudus Masan, Asisten Sekda, Kepala Bappeda serta peserta rapat yang mengikuti secara virtual.
Hartopo menilai bahwa pelaksanaan konsultasi publik sangat strategis.
Pasalnya, hasil tersebut akan menjadi pedoman dalam penyusunan kebijakan dan program pembangunan serta penyusunan anggaran di tahun 2022.
Terlebih lagi, pada tahun depan diharapkan menjadi tahun pertama lepas dari tekanan dampak pandemi COVID-19.
“Diharapkan, 2022 menjadi tahun pertama lepas dari tekanan dampak COVID-19, sekaligus menjadi Tahun Kunci Pemantapan Pemulihan Ekonomi,” terang dia.
“Maka pada kesempatan ini saya berharap kepada seluruh pemangku kepentingan untuk dapat memberikan masukan dan saran guna penyempurnaan dalam penyusunan RKPD,” ujarnya.
Plt. Bupati menjabarkan beberapa hal yang perlu menjadi perhatian bersama dalam penyusunan RKPD.
Yakni, dalam proses perencanaan pembangunan agar memprioritaskan visi, misi dan sembilan program unggulan serta Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah.
Selain itu, program menurunkan angka kemiskinan, pengangguran serta program peningkatan pertumbuhan ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tak luput dari perhatian pemerintah.
“Bahwa prioritas pembangunan Kabupaten Kudus tahun 2022 adalah, Peningkatan kondusivitas, ketertiban, keamanan, kenyamanan dan toleransi, Pengembangan Pusat Pertumbuhan Wilayah, Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, Pengurangan kemiskinan dan pengangguran, Pemantapan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan,” jelasnya.
Hartopo berpesan kepada Bappeda sebagai leading sector perencanaan pembangunan supaya dapat memfasilitasi dan menampung masukan dan saran dari masyarakat.
Kepada unsur legislatif, dirinya meminta masukan, saran, dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran dari hasil reses/penjaringan aspirasi masyarakat.
“Kami mengharapkan masukan dan saran dari masyarakat serta seluruh pemangku kepentingan sebagai bahan rancangan RKPD tahun 2022, yang selanjutnya untuk diselenggarakan musrenbang RKPD tahun 2022 pada bulan Maret 2021,” tuturnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Kudus, Masan, menyampaikan bahwa sebelum pelaksanaan musrenbang, pihaknya siap menyampaikan pokok-pokok pikiran atas saran dan masukan dari masyarakat. Terkait pemulihan ekonomi, Masan berpesan supaya direncanakan secara terukur sehingga nantinya mampu dilaksanakan secara konkret.
“Agar bisa dilaksanakan dengan baik, rancangan RKPD dan Musrenbang Kabupaten harus terukur, supaya konsep pemulihan ekonomi, program dan kegiatan bisa dilaksanakan secara konkret,” ujarnya. Nor Ahmad
