GROBOGAN.NEWS Grobogan

Lantik Kades, Haryanto Kembali Tegaskan Utamakan Pelayanan Kepada Masyarakat

Bupati Pati Haryanto telah melantik sebanyak 215 Kades Terpilih hasil Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak 2021, Sabtu (22/5). Pelantikan digelar di Pendopo Kabupaten Pati dengan menerapkan disiplin protokol kesehatan secara ketat. Ist

PATI, GROBOGAN.NEWS-Bupati Pati Haryanto telah melantik sebanyak 215 Kades Terpilih hasil Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak 2021, Sabtu (22/5).

Pelantikan digelar di Pendopo Kabupaten Pati dengan menerapkan disiplin protokol kesehatan secara ketat.  Sehari sebelumnya, para Cakades terpilih, tamu undangan, dan panitia menjalani swab antigen. Bupati pun mengingatkan bahwa konsekuensi sebagai pejabat publik, Kades juga harus tahan kritik.

“Misal ada yang komentar di medsos ya tanggapi dengan bijak. Jangan dikit-dikit marah karena dikritik di medsos. Kalau kritiknya kurang pas dengan fakta ya klarifikasi. Karena disadari ataupun tidak di desa pun kini zamannya masyarakat juga ada yang bermedsos,” imbuhnya.

Kemudian Haryanto juga menekankan agar para Kades tidak mempersulit pelayanan. “Fungsikan kantor pelayanan yakni di balai desa atau kantor desa. Ya satu atau dua kali melayani di rumah boleh lah tapi Kantor Desa harus tetap hidup,” tandas dia.

Adapun prosesi pengambilan sumpah jabatan dilaksanakan dengan jumlah tamu terbatas, dengan penerapan protokol kesehatan.

Prosesi pelantikan dijadwalkan berlangsung empat sesi dalam dua hari, yakni Sabtu (22/5/2021) dan Senin (24/5/2021).

Pada hari Sabtu, sesi pertama dilakukan pelantikan 59 Kades dari 6 Kecamatan. Kemudian sesi kedua terdapat 44 Kades dari 5 kecamatan yang dilantik.

Baca Juga :  Diklaim Terkendala Server Pusat, Pendataan SDGs di Grobogan Baru Mencapai 50 Persen

Adapun pada hari Senin (24/5/2021) sesi pertama, dijadwalkan akan dilantik 61 Cakades dari lima kecamatan. Adapun pada sesi kedua ada 51 Cakades dari lima kecamatan yang akan dilantik.

Haryanto mengungkapkan, prosesi pelantikan yang dipecah menjadi beberapa sesi ini dilakukan untuk mencegah penularan Covid-19.

“Kami tawarkan virtual, tapi para Cakades inginnya dilantik langsung, jadi ya akhirnya prosesinya dipecah jadi beberapa gelombang/sesi. Itu pun semua harus lolos swab dulu,” jelas dia.

Haryanto kemudian mewanti-wanti para Kades agar setelah dilantik mereka tidak menggelar pesta.

“Tapi kalau syukurannya hanya sekadar kirim kerdusan (berkat/nasi kotak) ya boleh, silakan,” imbuh dia.

Haryanto mengaku amat bersyukur karena berkat dukungan berbagai pihak, Pilkades serentak 10 April 2021 lalu terbilang sukses pelaksanaan tanpa adanya klaster baru penularan Covid-19.

Meski begitu, dia tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian, sehingga sehari menjelang pelantikan Pemkab Pati tetap mensyaratkan para Kades terpilih untuk bebas Covid-19, yang dibuktikan dengan hasil swab antigen.

“Jadi tidak hanya yang akan dilantik, tapi para pendamping Cakades yang akan mendampingi di prosesi pengambilan sumpah pun tetap harus lolos swab antigen. Bahkan panitia pelaksana pun kami swab,” ujar Haryanto.

Baca Juga :  Kisah Seorang Lansia Sempat Lari Karena Ketakutan saat Hendak Jalani Vaksinasi Covid-19, Akhirnya Bersedia Setelah Diberikan Arahan

Menurutnya, adanya swab antigen ini diharapkan dapat memberi rasa aman dan nyaman saat berlangsungnya prosesi pelantikan.

“Setidaknya untuk antisipasi dini, agar tidak muncul klaster baru,” terang dia.

Terkait evaluasi Kamtibmas saat Pilkades Serentak, Bupati mengaku amat lega karena semua berlangsung lancar. Adanya gesekan-gesekan kecil dan praktik botoh di beberapa desa pun menurutnya tidak sampai mengganggu jalanya Pilkades yang diadakan serentak.

“Sehingga dari sisi keamanan, ketertiban maupun pencegahan penyebaran Covid-19, alhamdulillah semua terkendali,” ujarnya.

Haryanto juga memberikan sejumlah wejangan, diantaranya agar para Kades berhati-hati terkait Biaya Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

Apalagi pihaknya telah menerbitkan Peraturan Bupati (Perbup), sebagai tindak lanjut atas SKB tiga menteri, bahwa Pemerintah Desa (Pemdes) hanya dapat mengenakan biaya tambahan maksimal Rp 250 ribu.

Dengan demikian, biaya maksimal yang dapat dibebankan pada masyarakat peserta PTSL ialah Rp 400 ribu. Jika lebih dari itu, dapat dianggap sebagai pungutan liar.

Jadi bagi yang baru menjabat saya ingatkan untuk cepat belajar regulasi, sehingga pelanggaran dapat dicegah,” ujarnya.

Baca Juga :  Grobogan Satu Hari di Rumah Saja, Hasil Swab Dua Warga Luar Daerah dan Dua Warga Lokal Reaktif

Awal tahun hingga saat ini, imbuh Bupati, sebagian besar dana desa juga belum dilaksanakan.

“Sehingga saya pesan, bahwa Dana Desa dan ADD bukan untuk dana pengembalian biaya saat nyalon Kades. Ini dana untuk rakyat, jangan diselewengkan, karena akan berurusan dengan hukum,” tegas dia.

Ia pun mengingatkan bahwa setelah dilantik, hak dan kewajiban sebagai Kades sudah melekat.

“Bapak dan Ibu Kades sudah terikat peraturan perundangan. Dalam melaksanakan tugas acuannya adalah regulasi,” tutur dia.

Haryanto juga meminta para Kades terpilih untuk mewujudkan janji politik saat kampanye ke dalam RPJMDes 6 tahun mendatang.

“Jangan hanya janji-janji belaka sehingga masyarakat nanti kecewa,” tegas Bupati.

Ia pun meminta para Kades untuk merangkul semua pihak, semua warga, dan jangan hanya fokus ke pendukungnya saja. 

Ia pun berharap tak ada dendam dengan yang sebelumnya menjadi pesaing saat Pilkades.

Selain kepada Kades Bupati pun mengingatkan para istri Kades untuk membantu tugas suami. “Rangkul semua pihak. Karena jabatan kita dibatasi, suatu ketika kita juga akan kembali ke masyarakat,” tutur Haryanto.Dian