GROBOGAN.NEWS Semarang

Kemitraan BPJS, Pelayanan Kesehatan Harus Terus Ditingkatkan

BPJS Kesehatan Cabang Ungaran mengadakan Rapat Optimalisasi Pelayanan Kesehatan pada Peserta JKN-KIS di Kabupaten Kendal, Senin (10/5/2021). Kegiatan tersebut digerlar di Ruang Ngesti Widhi Kabupaten Kendal. Ist

KENDAL, GROBOGAN.NEWS-BPJS Kesehatan Cabang Ungaran mengadakan Rapat Optimalisasi Pelayanan Kesehatan pada Peserta JKN-KIS di Kabupaten Kendal, Senin (10/5/2021). Kegiatan tersebut digerlar di Ruang Ngesti Widhi Kabupaten Kendal.

Acara dihadiri oleh Sekda Kendal H. Moh Toha, S.T., M.Si mewakili Bupati Kendal Dico M Ganinduto B.Sc, Ketua Komisi D DPRD Kendal Mahfud Sodiq, para Kepala OPD terkait di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal, Kepala BPJS Kesehatan Kantor Cabang Ungaran Abdul Azis dan Kepala BPJS Kesehatan Kabupaten Kendal beserta jajarannya, Direktur RSUD dr. H. Soewondo Kendal, dr. Budi Mulyono, Direktur RS Darul Istiqomah, dan Kepala Puskesmas Patebon II, Ketua IDI, Ketua PKFI, dan Ketua ASKLIN Kabupaten Kendal.

Dalam sambutan Bupati Kendal Dico M Ganinduto yang disampaikan oleh Sekda Kendal H. Moh Toha sangat menyambut baik dan memberikan apresiasi yang tinggi atas terlaksananya kegiatan ini. Menurut dia, karena pertemuan ini penting sekali dalam upaya persamaan persepsi, penguatan strategi dan koordinasi, serta terjalinnya kerjasama yang baik antara berbagai pihak, untuk kemudahan fasilitas kesehatan sendiri maupun kemudahan untuk pasien.

Baca Juga :  Gelar Tes Swab Antigen di Kawasan Simpang Lima Kota Semarang, Petugas Temukan Satu Pengunjung Asal Ungaran Positif Terinfekasi Covid-19

“Dengan adanya pertemuan ini, maka permasalahan mengenai layanan BPJS Kesehatan, baik di Rumah Sakit, Puskesmas maupun masyarakat, bisa dibicarakan bersama di dalam forum ini, dengan tujuan untuk meningkatkan efektivitas fasilitas kesehatan sehingga diharapkan nantinya seluruh program BPJS Kesehatan tepat sasaran,” tutur Sekda Kendal.

Pada kesempatan ini, ia berharap BPJS Kesehatan agar kedepan semakin hari semakin baik. Kenyataan di lapangan erat kaitannya dengan pendataan, seperti data keanggotaan Penerima Bantuan Iuran (PBI), baik itu Provinsi maupun Kabupaten adalah mereka yang betul-betul berhak menerimanya. Untuk itu, menurutnya kuncinya ada dipendataan yang benar dan valid.

Baca Juga :  Pasien Covid-19 Melonjak, Pemkab Semarang Fokus Siapkan Penambahan Tempat Isolasi Pasien Covid-19

“Kita harap kedepan data yang disajikan akurat. Sehingga bantuan iuran kepada masyarakat tepat sasaran. Ini perlu diperhatikan, kita harus kerja keras untuk pendataan sehingga betul-betul didapat data yang valid sesuai kondisi di lapangan by name, by address,” harap Sekda.

Sekda mengungkapkan, bahwa saat ini ada beberapa persoalan yang timbul dikalangan masyarakat, selain biaya pengobatan yang tak ditanggung sepenuhnya oleh BPJS. Belum lagi dihadapkan masalah regionalisasi rujukan dan rumitnya pengurusan administrasi. Diharapkan melalui forum kemitraan ini dapat menyamakan persepsi terkait pelaksanaan program JKN di Kabupaten Kendal serta dapat menyelesaikan kendala-kendala operasional di lapangan serta dicarikan solusinya.

“Kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal dapat selalu memantau perkembangan pelayanan kesehatan di Kendal, kemudian dapat melaporkan kepada Bupati, selaku pengambil kebijakan untuk memutuskan langkah-langkah yang tepat untuk perbaikan layanan kesehatan di wilayah Kabupaten Kendal, demi mewujudkan masyarakat yang sehat,” tutur Sekda Kendal mengakhiri sambutan bupati.

Baca Juga :  Fenomena dan Permasalahan Kawin Bocah Dicermati Gubernur Ganjar, Ruang “Wadul” Harus Dibuka Sebanyak-Banyaknya

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Ungaran, Abdul Azis dalam kesempatan itu mengucapkan terima kasih kepada Bupati Kendal beserta jajaran yang terus mendukung program BPJS Kesehatan di Kabupaten Kendal.

“Kegiatan ini kami laksanakan 2 kali dalam setahun, dengan tujuan utama adalah tercapainya hubungan kemitraan yang baik dengan dengan pihak eksternal terkait dengan pembuatan kebijakan dan instansi perwakilan peserta pada tingkat daerah, dan tercapainya pemahaman yang sama atas program yang sedang atau akan dilaksanakan oleh BPJS Kesehatan, serta terwujudnya kerjasama dan saling menunjang dengan pihak instansi terkait, dan juga sosialisasi jaminan pelayanan kesehatan bagi peserta,” ujar Abdul Azis. Eko | Satria