GROBOGAN.NEWS Solo

Bupati Nganjuk Terjaring OTT KPK. Uniknya, OTT Dipimpin Pegawai KPK yang Tak Lolos TWK!

Ilustrasi penjara / tempo.co

JAKARTA, GROBOGAN.NEWS Ada satu hal yang unik atau ironis di tubuh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Di tengah isu pemberangusan lembaga antirasuah tersebut, penyidik KPK melakukan Operasi Tangkap Tangaan (OTT) di Nganjuk, Jawa Timur pada Minggu (9/5/2021) sore.

Unik dan ironisnya, OTT tersebut dipimpin justru oleh pegawai KPK yang dikabarkan masuk  di antara 75 pegawai KPK yang tak lolos TWK dan diduga bakal ditendang dari lembaga tersebut.

Baca Juga :  Belasan Makam di Plupuh Sragen Hanyut ke Sungai Tengkorak dan Tulang Belulang Bermunculan

Dalam operasi senyap tersebut, salah satu orang yang ikut diamankan adalah Bupati Nganjuk, Jawa Timur, Novi Rahman Hidayat (NRH).

Terkait hal tersebut, Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron mengatakan OTT  di wilayah Jawa Timur diduga terkait praktik jual beli jabatan.

“Diduga begitu (jual-beli jabatan),” kata Ghufron saat dikonfirmasi, Senin (10/5/2021).

Baca Juga :  Lonjakan Tertinggi! Sehari di Sragen Ada Tambahan 150 Kasus Baru Covid-19

“Benar KPK melakukan tangkap tangan di Nganjuk, ” ujar Nurul Ghufron saat dikonformasi, Senin (10/5/2021).

“Diduga begitu (jual-beli jabatan),” Lanjut Nurul Ghufron.

Ghufron belum menjelaskan secara rinci kasus yang menjerat Bupati Nganjuk serta berapa jumlah pihak lain yang ikut diamankan. KPK memiliki waktu 1×24 jam untuk menentukan status hukum NRH dan pihak yang tertangkap tangan lainnya.

Baca Juga :  Sebanyak 13 Terduga Teroris Diringkus Tim Densus 88 Antiteror di Riau

“Siapa saja dan berapa uang yang diamankan kami sedang melakukan pemeriksaan,” ucap Ghufron.

 

Berdasarkan informasi yang dihimpun, tangkap tangan kali ini dipimpin oleh Kepala Satuan Tugas (Kasatgas) Penyelidik KPK Harun Al Rasyid.

Sebelumnya, nama Harun disebut masuk dalam 75 pegawai komisi KPK yang tidak lulus tes wawasan kebangsaan (TWK). Redaksi

Berita ini sudah dimuat di https://joglosemarnews.com/2021/05/bupati-nganjuk-terjaring-ott-kpk-diduga-terkait-jual-beli-jabatan/