Ketua DPRD Sragen Minta, Sebelum Pengisian Kekosongan Perangkat, Aset Desa Harus Diselesaikan Lebih Dulu

Suparno / Foto: Wardoyo
  • Bagikan

SRAGEN, GROBOGAN.NEWS – DPRD Sragen menyarankan agar Pemdes setempat menyelesaikan administrasi dan penataan aset desa lebih dulu, sebelum melakukan mutasi atau mengisi kekosongan perangkat.

Langkah itu diperlukan demi ketertiban dan menghindari terjadinya konflik atau permasalahan di kemudian hari.

Penegasan itu disampaikan Ketua DPRD Sragen, Suparno menyikapi wacana pengisian kekosongan perangkat desa yang hari ini disosialisasikan oleh Bupati, Sekda dan jajaran di Gedung Kartini Sragen.

Baca Juga :  Kecelakaan Maut Sragen. Seorang Pengendara Motor Berstatus Mahasiswa Tewas setelah Bertabrakan dengan Mobil Pikap

“Kami menyambut baik dengan rencana pengisian kekosongan perangkat yang pensiun atau karena hal lain. Namun saya ingatkan Kepala Daerah melalui Kepala Desa masing-masing untuk seyogianya menertibkan aset bengkoknya terlebih dahulu. Terutama aset yang dikelola oleh perangkat desa agar tidak timbul masalah,” paparnya kepada JOGLOSEMARNEWS.COM , Kamis (1/4/2021).

Menurut Suparno, penertiban aset yang dimaksud terkait dengan tanah bengkok jatah perangkat desa. Ia meminta pihak desa menertibkan dulu aset bengkok jatah perangkat yang hendak atau sudah pensiun tapi masih disewakan ke orang lain.

Baca Juga :  Sragen Barat Galang Serbuan Vaksin Covid-19, Ribuan Peserta Antusias

Hal itu rentan memicu masalah ketika nanti dipaksakan melakukan pengisian. Karena perangkat baru yang terpilih tidak akan segera bisa mendapatkan haknya padahal sudah mengantongi SK.

Kasus itu perlu menjadi perhatian dan diantisipasi mengingat sudah ada beberapa kasus di desa yang akhirnya memicu polemik.

Baca Juga :  Mengenaskan!  Nenek Asal Sragen Ini Tubuhnya Hancur Tersambar Kereta di Sumberlawang

“Makanya sebelum melakukan mutasi atau pengisian, aset bengkoknya harus di-clear-kan dulu. Desa harus menginventarisasi dulu, bengkok perangkat yang kosong harus diposisikan nol lagi. Jangan sampai nanti perangkat yang baru sudah dilantik tapi bengkoknya masih digadaikan yang sebelumnya. Kasihan nanti menyandera hak seseorang,” terangnya.

  • Bagikan