Harga Gabah di Sragen Hancur, Anggota DPR RI Ini Desak Kementan Lakukan Investigasi

Anggota DPR RI, Luluk Nur Hamidah. Foto/Wardoyo
  • Bagikan

SRAGEN, GROBOGAN.NEWS –  Anjloknya harga gabah musim panen raya di Kabupaten Sragen tahun ini dinilai tidak wajar. Oleh  karena itu, anggota DPR RI dari Fraksi PKB, Luluk Nur Hamidah mendesak Kementerian Pertanian untuk terjun ke Sragen melakukan investigasi.

Selain itu, ia juga meminta pemerintah melalui Badan Urusan Logistik (Bulog) dan perangkatnya sesegera mungkin terjun untuk menyerap gabah petani demi menyelamatkan nasib petani Sragen dari rendahnya harga di tangan tengkulak.

Hal itu disampaikan Luluk menyikapi keluhan petani di berbagai wilayah di Sragen yang menjerit lantaran harga tebasan gabah saat ini hancur drastis hampir 60 persen dari harga normal.

Legislator asal Dapil Jateng IV (Sragen, Karanganyar, Wonogiri) itu menyatakan pemerintah harus segera mengambil langkah tegas dan cepat terkait problem merosotnya harga gabah panen raya di Sragen.

Baca Juga :  Pelajar SMP di Sragen Ini Meninggal Tertimpa Pohon Kersen

Menurutnya, dalam hal ini Kementerian Pertanian harus terjun langsung melakukan investigasi ke lapangan untuk mengecek situasi yang terjadi di Sragen.

“Yang pertama kita lihat apakah kondisi penurunan harga ini kondisi yang wajar atau kondisi yang tidak wajar. Misalnya harga beras ternyata tetap stabil tidak ikut turun, artinya antara hulu dan hilir kan terjadi kesenjangan harga yang jauh. Ini harus diusut dan segera,” paparnya kepada JOGLOSEMARNEWS.COM , Senin (1/3/2021).

Yang kedua, Luluk meminta Bulog juga harus segera ditugaskan untuk menyerap gabah petani. Dalam situasi seperti ini, ia memandang kehadiran Bulog sangat dibutuhkan sekaligus juga mengingatkan pentingnya keberadaan Bulog sebagai lembaga yang mendapatkan penugasan khusus untuk stabilisasi harga gabah.

Baca Juga :  Tubuh Nenek di Sragen Ini Digasak KA di Perlintasan Jembluk

Berikutnya, ia juga minta segera ada koordinasi baik pemerintah pusat dalam hal ini kementerian pertanian dengan dinas pertanian baik di provinsi atau kabupaten. Koordinasi diperlukan untuk menentukan langkah-langkah yang diperlukan agar jatuhnya harga gabah ini bisa sesegera mungkin diatasi.

“Petani harus bisa mendapatkan harga yang normal sebagaimana biasanya. Perlindungan pada petani itu juga termasuk perlindungan harga pasca panen. Negara harus hadir agar posisi petani tidak selalu lemah saat panen. Karena petani tidak punya kemampuan menentukan harga sendiri. Kelembagaan petani yang lemah dan keberpihakan pemerintah yang kecil bisa menjadi pintu masuk bagi para mafia pangan,” terangnya.

Lebih lanjut, Luluk berharap investigasi dilakukan secara berjenjang dari hulu ke hilir yang bersentuhan dengan distribusi gabah maupun beras. Mulai dari penebas, tengkulak, pemilik usaha penggilingan padi, pengusaha beras hingga distributornya.

Baca Juga :  Sragen Barat Galang Serbuan Vaksin Covid-19, Ribuan Peserta Antusias

Ia meminta jika memang ada unsur kesengajaan mafia-mafia yang memainkan harga hingga anjlok tidak wajar, ia meminta pemerintah berani mengambil tindakan tegas.

“Kalau memang ada unsur-unsur kesengajaan mempermainkan harga ya sudah, sikat aja,” tegasnya.

Di sisi lain, Luluk juga menyarankan petani untuk mulai berpikir mengubah ya atau bertransformasi dari sistem jual tebas di bawah yaitu jual gabah basah menjadi jual gabah kering.

Dengan cara itu, ia meyakini harganya juga lebih baik. Hal itu juga menghindarkan agar harga gabah tidak mudah dipermainkan oleh tengkulak. Kemudian ia berharap lembaga-lembaga petani baik Poktan atau Gapoktan bisa lebih bersatu untuk melakukan penguatan atau memberikan perlawanan kepada para tengkulak.

  • Bagikan