GROBOGAN.NEWS Blora

Awal Februari 2021, Pembelajaran Tatap Muka Langsung Belum Bisa Diselenggarakan

Ilustrasi Bupati Blora Djoko Nugroho yang akrab disapa Bupati Koko saat menjalani vaksinasi Covid-19. Ist

BLORA, GROBOGAN.NEWS-Pelaksanaan pembelajaran tatap muka langsung di Blora hingga awal Februari 2021 belum bisa diselenggarakan.

Pemerintah Kabupaten Blora belum mengizinkan penyelenggaraan untuk untuk seluruh sekolah menggelar pembelajaran tatap muka langsung.

Kebijakan ini digulirkan karena masih tingginya angka penularan Covid-19, bahkan masih mengalami peningkatan hingga awal bulan Februari 2021.

Hal itu ditegaskan oleh Bupati Blora, Djoko Nugroho,

“Sebenarnya, saya berkeinginan agar siswa bisa memulai sekolah tatap muka, hanya saja, dengan kondisi sampai saat ini angka positif masih tinggi, sehingga tak bisa melanjutkannya,” terang Bupati saat dikonfirmasi, Selasa (2/2/2021).

Menurut Djoko Nugroho, pihaknya mengaku tidak mau generasi muda saat ini yang masih usia sekolah tak pernah merasakan sekolah yang hampir satu tahun ini.

“Bahaya generasi kita, inikan setahun tidak sekolah, tiba-tiba lulus,’’ tegas Bupati Djoko.

Dikonfirmasi terpisah, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Blora, Hendi Purnomo saat dikonfirmasi wartawan menyatakan pihaknya masih melarang sekolah melakukan pembejalaran tatap muka atau luar jaringan (luring) saat memasuki semester genap.

Baca Juga :  Arief Rohman Kembali Pertegas Larangan Buang Sampah Sembarangan Dipertegas

Semua sekolah kembali menerapkan pembejalaran dalam jaringan (daring). Mengingat kasus korona masih tinggi. Kebijakan ini menindaklanjuti surat edaran dari Gubernur Jawa Tengah

“Ada surat edaran gubernur kemudian ditindak lanjuti bupati yang intinya pembelajaran tatap muka dilarang,’’ ujarnya.

Pelarangan tersebut sudah disampaikan ke semua sekolah, agar tidak melakukan pembelajaran luring.

Karena larangan ini semua sekolah termasuk 38 sekolah yang menjadi percobaan pembelajaran tatap muka pada November 2020 lalu, kembali ke pembelajaran daring lagi. Karena di Blora pesebaran virus korona terus meningkat.

“Seluruh guru telah memahami kalau kondisinya seperti ini tidak berani pembelajaran tatap muka,’’ terang dia.

Sebelumnya diberitakan, Jawa Tengah dipastikan bakal menunda pelaksanaan sekolah tatap muka. Kepastian ini diperoleh setelah Gubernur Jawa Tengah menerbitkan surat edaran, menindaklanjuti arahan pemerintah pusat terkait penanganan pandemi Covid-19.

Dalam surat edaran Gubernur Jawa Tengah tersebut, ada empat poin yang menjadi perhatian khusus Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah. Salah satunya adalah perihal penundaan sekolah tatap muka yang sedianya akan dimulai awal tahun 2021 nanti.

Baca Juga :  Disuntik Vaksin, Kepala Diskominfo Blora Pastikan Pelaksanaan Vaksinasi Berjalan Lancar

“Penundaan sekolah tatap muka, pada satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) hingga Pendidikan Masyarakat (Dikmas),” kata Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo di Semarang, Jawa Tengah, Kamis (17/12/2020) lalu.

Surat edaran Nomor 445/0017480 tersebut, merupakan tindak lanjut arahan Menko Marvest Luhut Binsar Pandjaitan dalam rapat evaluasi penanganan pandemi Covid-19.

Selain itu juga mempertimbangkan kondisi pandemi yang masih belum pasti bisa dikendalikan.

Dalam surat edaran tersebut, orang nomor satu di Provinsi Jawa Tengah ini secara khusus telah meminta agar satuan pendidikan mulai dari PAUD, SD, SMP hingga Dikmas untuk menunda pembelajaran tatap muka (PTM).

Ganjar menegaskan, sarana prasarana hingga standar operasional prosedur (SOP) pencegahan harus benar-benar disiapkan dengan maksimal. Sehingga proses belajar tatap muka benar-benar aman di tengah kasus Covid-19 yang masih terus melonjak.

Baca Juga :  Pembangunan Daerah Irigasi untuk Pengoptimalan Distribusi Air Irigasi

“Sekarang kita sudah punya di sekolah. Maka kemudian gurunya, siswanya dan seterusnya hingga wali siswa atau orang tua siswa juga mesti dipastikan benar-benar telah siap,” jelas gubernur.

Ia juga menyampaikan, penundaan pembelajaran tatap muka tersebut berlaku untuk seluruh daerah (35 kabupaten/kota) di wilayahnya. Terutama, daerah dengan lonjakan kasus Covid-18 yang tinggi.

Kalau kemudian kondisi di daerah yang dimaksud ternyata peningkatan kasus Covid-19-nya tinggi, jangan dulu dan tidak boleh. “Lebih baik tunda semuanya, ‘rak sah kesusu’ (tidak perlu terburu- buru),” tegasnya.

Kendati begitu, masih kata Ganjar, tidak menutup kemungkinan untuk sekolah tatap muka baru bisa dilaksanakan dengan syarat masyarakat disiplin terhadap protokol kesehatan dan vaksinasi mulai dilakukan.

“Seandainya di awal-awal bulan, masyarakat taat, vaksin mulai masuk dan kasus terus tertekan, bukan tidak mungkin kita buka sekolah tatap muka. Tapi rasa-rasanya kalau Januari kok belum,” kata Gubernur. Ahmad I Satria