GROBOGAN.NEWS Grobogan

Pemkab Grobogan Siap Laksanakan Vaksinasi Covid-19, Tahapan Awal Tenaga Kesehatan Jadi Prioritas

Ilustrasi vaksin Covid-19 atau virus corona / tempo.co

PURWODADI, GROBOGAN.NEWSPemerintah Kabupaten Grobogan telah memastikan kesiapan melaksanakan program vaksinasi Covid-19.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Grobogan, dr. Slamet Widodo, saat ini pihaknya telah melakukan sejumlah persiapan untuk pelaksanaan vaksinasi.

“Iya, persiapan (pelaksanaan vaksinasi) sudah kami lakukan,” terang Slamet saat dikonfirmasi pada Rabu (6/1/2021).

Untuk tahapan awal, lanjut Slamet, melaksanakan pendataan terhadap warga yang akan divaksin.

Meski begitu, skala prioritas diberikan kepada tenaga medis.

Selanjutnya, vaksinasi akan diberikan terhadap pelayanan publik seperti ASN, termasuk jajaran TNI/Polri karena masuk dalam kategori orang dengan risiko tinggi.

“Untuk tahapan awal untuk tenaga kesehatan, untuk tahapan selanjutnya untuk pelayanan publik dan para lansia yang akan dilanjutkan untuk masyarakat,” imbuh dr. Slamet.

Lebih detail, dr. Slamet menyampaikan, pihaknya mentargetkan vaksinasi untuk 70 persen dari jumlah penduduk Kabupaten Grobogan atau sekitar 700 ribu warga.

Sedangkan untuk 30 persen lainnya untuk sementara tidak diberikan vaksin terlebih dahulu, yakni kalangan ibu-ibu hamil dan warga yang memiliki penyakit penyerta.

“Target kami 70 persen dari jumlah penduduk Kabupaten Grobogan,” imbuh dia

“Vaksinasi akan diperuntukan untuk tenaga kesehatan terlebih dahulu,” sambung dia.

Slamet menambahkan, untuk pelaksanaan vaksinasi, pihaknya sudah menyiapkan tenaga khusus yang telah mendapatkan pelatihan teknis tata cara pelaksanaan vaksinasi.

Baca Juga :  Tragis !!! Pekerja Tewas Tersengat Listrik saat Perbaiki Atap Baja Ringan

Untuk sosialiasi kepada masyarakat, Slamet menyebutkan akan melibatkan berbagai pihak.

“Kami juga telah menyiapkan tempat penyimpanan vaksin.

Sosialasinya (pelaksanaan vaksinasi) akan melibatkan berbagai pihak,” imbuh dia.

Sebelumnya diberitakan, untuk meyakinkan masyarakat dengan keamanan vaksin Covid-19, para kepala daerah diharapkan memberi contoh bagi masyarakat agar dapat memberikan respon positif secara luas.

Hal ini disepakati saat Menteri  Dalam Negeri  (Mendagri) RI Jenderal  Polisi Tito Karnavian memimpin Rapat Koordinasi Kesiapan Vaksinasi Covid -19 dan Kesiapan Penegakan Protokol Kesehatan melalui video conference bertempat di Ruang Vidcon Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Selasa (05/01/21).

Mendagri RI, Tito Karnavian dalam rapat menyampaikan beberapa hal penting terkait  rencana penyuntikan vaksin Covid-19  perdana pada tanggal 13 Januari 2021 dari pusat dan diikuti secara serentak di 34 provinsi.

“Kegiatan suntik vaksin Covid-19 perdana di tingkat pusat diadakan pada tanggal 13 Januari 2021 oleh Presiden Jokowi langsung bersama para menteri dan pejabat pusat. Diutamakan yang berusia 18 sampai usia 59 tahun. Kemudian diikuti pejabat di daerah tanggal 14 dan 15 Januari. Namun, kegiatan ini dapat terlaksana tergantung kesiapan di daerah,” jelasnya.

Baca Juga :  Waspada Jika Bandel Gelar Hajatan ! Tak Berizin dan Langgar Protokol Kesehatan, Gelaran Hajatan di Kradenan dan Karangrayung Dibubarkan

Suntikan Vaksin Covid-19 pertama kepada Presiden Jokowi ini dilakukan secara simbolis dengan maksud untuk memberikan keyakinan kepada publik bahwa suntikan vaksin ini aman, sehingga mendapatkan respon positif dari masyarakat secara luas.

Oleh sebab itu mendagri berharap, rencana ini perlu persiapan, sehingga dapat berjalan lancar.

Tujuan kegiatan ini untuk meningkatkan kepercayaan dan partisipasi tenaga kesehatan dan publik dalam program vaksinasi gratis.

Sementara itu, Menteri Kesehatan (Menkes) RI, Budi Gunadi Sadikin mengatakan, dalam kegiatan vaksinasi Covid -19 diklasifikasikan menjadi tiga kelompok yaitu, Kelompok 1 vaksin dilakukan untuk pejabat publik pusat dan daerah, presiden, menteri, panglima, jenderal, gubernur, sekda, pangdam, kapolda, kepala dinas kesehatan dan dirut utama RSUD rujukan Covid -19.

Selanjutnya, Kelompok 2 yaitu, Pengurus Asosiasi Profesi tenaga Kesehatan, ‘Key Leader‘ Kesehatan Daerah. Sedangkan, kelompok 3 yaitu, Perwakilan Nahdatul Ulama, Perwakilan Muhammadiyah, Perwakilan Organisasi Kristen, Katolik, Budha, dan Hindu.

Sementara Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letnan Jenderal TNI Doni Monardo menuturkan, kasus aktif secara nasional berada pada posisi 14,26% dan mengalami penurunan selama dua bulan terakhir dengan jumlah cukup besar.

Angka kesembuhan periode September-Desember tahun 2020 berada di posisi 82,77% dan mengalami penurunan pada periode dua bulan yang lalu.

Baca Juga :  Geger !!! Diduga Ditaburi Serbuk Insektisida, Air Sumur Milik Warga Geyer Berubah Jadi Merah, Polisi Langsung Turun Tangan

“Kalau kita lihat jumlah kasus aktif 1 bulan terakhir tanggal 04 Januari 2021 berada pada angka 14,26%. Sedangkan, jumlah kasus aktif dunia berada pada angka 27,09% artinya Indonesia mengalami penurunan, kasus kematian menunjukkan tren penurunan sebanyak 2,97% dan kesembuhan 82,77%,” ungkapnya.

Kepala BNPB Doni Mornado menyampaikan, dalam beberapa hari terakhir ini jumlah masyarakat terpapar Covid-19 di daerah mengalami peningkatan.

Hal ini menjadi perhatian semua pihak, karena ketersediaan rumah sakit dan jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) terbatas. Untuk itu, semua pihak harus memutuskan mata rantai penyebaran Covid -19.

Mengakhiri paparan, Doni Monardo menyampaikan pesan Presiden RI Joko Widodo.

“Meski vaksin sudah ada, kita harus tetap disiplin menjalankan protokol kesehatan, tetap menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak (3M) selalu harus kita lakukan,” imbuh dia.

Arya I JOGLOSEMARNEWS.COM