JAKARTA, GROBOGAN.NEWS – Polemik dan kontroversi mengiringi lahirnya kebijakan penggunaan kartu vaksin Covid-19 sebagai syarat administrasi.
Penolakan oleh sebagian kalangan itu dilakukan melalui petisi di laman change.org.
Aksi tersebut, tak pelak memancing anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani ikut memberikan tanggapaan.
Menurutnya, pemerintah perlu menanggapi penolakan itu dengan bijak. Protes dari masyarakat perlu diperhatikan sebagai masukan agar program vaksinasi bisa berjalan lancar ke depannya.
“Pemerintah tidak bisa menyalahkan begitu saja kelompok masyarakat yang menyetujui petisi penolakan kartu vaksin sebagai syarat administrasi. Sikapi dengan bijaksana dan jadikan sebagai input bahan evaluasi dalam meningkatkan realisasi vaksinasi,” kata Netty, dikutip dari republika.co, Sabtu (11/9/2021).
Petisi yang ditandatangani lebih dari 32.000 orang tersebut dinilai sebagai wujud dari belum berhasilnya program vaksinasi nasional. Contohnya target penerima vaksin yang belum memperoleh dosis vaksin.
“Berdasarkan data 8 September lalu, baru 33,22 persen masyarakat yang disuntik dosis pertama, sementara yang menerima dosis kedua hanya 19,07 persen. Artinya masih banyak masyarakat yang belum mendapatkan hak vaksinasinya,” ujarnya.
Selain itu, Netty juga menilai kebijakan ini berpotensi mendiskriminasi masyarakat yang belum melakukan vaksinasi Covid-19. Karena terdapat banyak alasan mengapa ada masyarakat yang belum bisa vaksin, seperti memiliki komorbid, terkendala mendapat vaksin gratis, atau belum lama sembuh dari Covid-19.
“Jangan sampai kewajiban kartu vaksin jadi kebijakan yang diskriminatif bagi masyarakat yang belum divaksin. Pastikan ada solusi yang bijaksana,” ucap wakil sekretaris fraksi PKS tersebut.
Selain permasalahan pada proses vaksinasi, kekurangan dari sistem menjadi alasan lain perlunya evaluasi dari pemerintah.
“Belum lagi soal NIK error yang menghambat vaksinasi. Ini seharusnya menjadi bahan evaluasi pemerintah guna memperbaiki sistem penunjang,” tuturnya.
Aplikasi PeduliLindungi yang sering error dan kasus dugaan kebocoran data juga turut serta menambah keraguan masyarakat dalam menggunakan aplikasi tersebut untuk menunjukkan kartu vaksin.
“Ada kasus di mana penumpang pesawat gagal terbang gara-gara aplikasinya error. Lalu keamanan data di aplikasi tersebut juga menjadi sorotan publik karena diduga bocor. Akhirnya masyarakat enggan mengisi aplikasi dan tidak bisa menunjukkan kartu vaksin,” tambahnya.
Penerapan aplikasi PeduliLindungi juga perlu memperhatikan kemampuan akses masyarakat ke aplikasi. Netty pun mempertanyakan efektivitas aplikasi PeduliLindungi terutama pada masyarakat yang belum bisa mengakses koneksi internet atau tidak memiliki smartphone.
“Kebijakan penggunaan kartu vaksin maupun aplikasi PeduliLindungi harus ramah ke semua kelompok masyarakat. Bukan hanya bagi masyarakat perkotaan tapi juga yang di desa. Apakah memang penggunaan aplikasi itu bisa diterapkan kepada mereka yang tidak terkoneksi internet maupun smartphone? Bahkan di kota seperti Jakarta pun masih ada pekerja harian dari desa yang tidak memiliki smartphone,” katanya. Grahita Narasetya
Berita ini sudah dimuat di https://joglosemarnews.com/2021/09/ramai-penolakan-kartu-vaksin-pemerintah-diminta-tanggapi-dengan-bijak/
