Pemerintah Hapus 20 Video Milik Jozeph Paul Zhang, Lantaran Bermuatan Ujaran Kebencian

Jozeph Paul Zhang / tempo.co
  • Bagikan

JAKARTA, GROBOGAN.NEWS – Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) menghapus sebanyak 20 video milik Jozeph Paul Zhang di kalan YouTube miliknya.

Penghapusan puluhan konten video tersebut dilakukan oleh pemerintah karena dinilai memuat ujaran kebencian.

Juru bicara Kemenkominfo, Dedy Permadi mengatakan, pihak kementerian menutup akses untuk 20 video konten YouTube Jozeph Paul Zhang termasuk satu video berjudul ‘Puasa Lalim Islam’ yang viral beberapa waktu lalu.

Baca Juga :  Satu dari 7 Saksi Kasus Korupsi Perum Perindo Tewas di Ruang Sidang Kejagung

Dalam video tersebut, Jozeph Paul Zhang mengeluarkan pernyataan kontroversial tentang ajaran agama Islam, termasuk puasa dan mengaku sebagai nabi ke-26.

“Per hari ini, 20 April 2021, telah dilakukan takedown atau pemutusan akses pada 20 konten di YouTube terkait ujaran kebencian tersebut, termasuk satu konten berjudul ‘Puasa Lalim Islam’ di akun milik Jozeph Paul Zhang,” ujar Dedy dalam konferensi pers virtual di kanal YouTube Kemenkominfo, Selasa (20/4/2021).

Baca Juga :  Angka Kasus Covid-19 Boleh Melandai, Namun Presiden Minta, Natal dan Tahun Baru Masyarakat di Rumah Saja

Pemblokiran konten video tersebut, dipaparkan Dedy, telah dilakukan dalam dua hari terakhir. Pertama pada Senin (19/4/2021) sebanyak 7 konten video yang diblokir. Kemudian, pada Selasa (20/4/2021), Kemenkominfo kembali memblokir sebanyak 13 konten video.

Dedy menjelaskan, konten video yang diblokir atau di-takedown tersebut berpotensi melanggar Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Pasal 28 ayat 2 juncto Pasal 45A.

Baca Juga :  Ironis! 82 Persen Koruptor yang Ditangkap KPK Lulusan Perguruan Tinggi

Adapun aturan itu berbunyi, ‘Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah).

  • Bagikan