GROBOGAN.NEWS Umum Nasional

Vaksin Astrazeneca Pakai Tripsin Babi dalam Proses Pembuatannya, Komisi Fatwa MUI Sebut Tetap Boleh Digunakan. Ini 5 Alasannya

Proses kedatangan vaksin Covid-19 Astrazeneca melalui COVAX di Bandara Soekarno-Hatta, Senin (8/3/2021). Foto: YouTube/Sekretariat Presiden

JAKARTA, GROBOGAN.NEWS Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengatakan vaksin Astrazeneca mengandung unsur haram dalam proses pembuatannya. Hal tersebut lantaran saat proses produksi memanfaatkan tripsin yang berasal dari babi.

Kendati demikian, Komisi Fatwa MUI menetapkan bahwa vaksin Astrazeneca masih tetap boleh dipergunakan untuk vaksinasi Covid-19. Hal itu disampaikan Ketua MUI Bidang Fatwa, Asrosun Niam, dalam konferensi pers, Jumat (19/3/2021).

“Pertama, vaksin produk AstraZeneca ini hukumnya haram karena dalam tahapan proses produksinya memanfaatkan tripsin yang berasal dari babi. Walau demikian, kedua, penggunaan vaksin Covid-19 AstraZeneca pada saat ini hukumnya dibolehkan,” kata Asrorun Niam.

Baca Juga :  Truk Tronton Gasak Truk dan Evalia di Purworejo, 1 Tewas dan Puluhan Luka-luka

Asrorun memaparkan, ada lima pertimbangan utama MUI mengizinkan penggunaan vaksin Astrazeneca yang mengandung unsur haram. Pertama, adalah adanya kondisi kebutuhan yang mendesak atau hajjah asy’ariyah dalam fiqih, yang menduduki kedudukan darurat syari.

Alasan kedua, adalah adanya keterangan dari ahli yang kompeten dan terpercaya tentang adanya bahaya atau resiko fatal jika tak segera dilakukan vaksinasi Covid-19. Sebelum memutuskan fatwa ini, MUI telah mengundang Kementerian Kesehatan, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), produsen Astrazeneca, hingga pihak Bio Farma untuk mendapat masukan.

Baca Juga :  Polri Akhirnya Tetapkan 2 Tersangka Kasus Unlawfull Killing Laskar FPI

“Ketiga, ketersediaan vaksin Covid-19 yang halal dan suci, tak mencukupi untuk pelaksanaan vaksinasi Covid-19 guna ikhtiar mewujudkan kekebalan kelompok atau herd immunity,” kata Asrorun.

Alasan keempat, adalah adanya jaminan keamanan penggunaanya untuk pemerintah sesuai dengan penggunaannya. Terkait keamanan ini, dibahas oleh BPOM dalam rapat komisi fatwa sebelumnya.

Asrorun mengatakan, alasan kelima adalah pemerintah yang tak memiliki keleluasaan memilih jenis vaksin. “Mengingat keterbatasan vaksin yang tersedia baik di Indonesia maupun di tingkat global,” kata Asrorun.

Baca Juga :  Paling Lambat Awal Ramadan, Skema Soal Pemberian THR Bakal Terbit

Namun Asrorun juga menegaskan bahwa kebolehan penggunaan vaksin Astrazeneca tak akan berlaku lagi, apabila di kemudian hari lima alasan tersebut hilang.

Ia pun mengatkaan MUI terus meminta pemerintah untuk terus mengikhtiarkan ketersedian vaksin Covid-19 yang halal dan suci, khususnya bagi umat muslim di Indonesia.

“Umat Islam Indonesia wajib berpartisipasi dalam program vaksinasi Covid-19 yang dilaksanakan pemerintah untuk mewujudkan kekebalan kelompok atau herd immunity dan terbebas dari wabah Covid-19,” kata Asrorun.

www.tempo.co