JAKARTA, GROBOGAN.NEWS – Meski secara regulasi dapat berganti nama setelah organisasinya dibubarkan oleh Pemerintah, namun Front Pembela Islam (FPI) bakal mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Gugatan tersebut terkait diterbitkannya surat keputusan bersama enam pejabat kementerian/lembaga yang membubarkan serta melarang segala kegiatan organisasi masyarakat tersebut.

Baca Juga :  Kepala Sekolah Asal Tangerang Ini Punya Kekayaan Sampai Rp 1,6 T

“Untuk SKB (surat keputusan bersama) itu nanti kami akan gugat di PTUN atas dugaan kezaliman dan kesewenangan ini,” ucap Sekretaris Bantuan Hukum DPP FPI Aziz Yanuar saat dihubungi pada Rabu (30/12/2020).

Aziz menduga, langkah pemerintah mengeluarkan larangan terhadap segala kegiatan dan atribut FPI itu merupakan upaya pengalihan perhatian terhadap pengusutan kasus penembakan enam anggota laskar FPI oleh kepolisian.

Baca Juga :  Pesawat Rimbun Air Tabrak Bukit, 3 Awak Pesawat Ditemukan Tewas

“Berjuang tidak harus dengan FPI, tapi amar ma’ruf nahi mungkar adalah kewajiban setiap umat Islam yang beriman,” kata Aziz.

Pernyataan senada turut disampaikan Ketua Bantuan Hukum FPI, Sugito Atmo Prawiro, yang mengatakan, Pemimpin FPI Rizieq Shihab telah menginstruksikan untuk merespons pembubaran organisasi mereka dengan menempuh jalur hukum.

Baca Juga :  Mantan Menpora Adhyaksa Dault Tersandung Kasus Penggelapan Aset Kwarnas Pramuka

Halaman:
‹‹   1   2   3   Baca Selanjutnya ›   ››   All