GROBOGAN.NEWS Umum Nasional

Majelis Hakim Tolak Permohonan Pemangguhan Penahanan Irjen Napoleon

JAKARTA, GROBOGAN.NEWS – Majelis Hakim menolak permohonan penangguhan penahanan yang diajukan terdakwa kasus dugaan suap penghapusan red notice, Inspektur Jenderal (Irjen) Napoleon Bonaparte.

“Sehubungan dengan permohonan tim penasihat hukum terdakwa berkenaan penangguhan penahanan, setelah majelis hakim bermusyawarah sementara belum dapat kami pertimbangkan permohonan tersebut,” kata Ketua Majelis Hakim, Muhammad Damis di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Senin (16/11/2020).

Baca Juga :  Relaksasi Aturan, Menkes Bakal Izinkan 10.000 Perawat Tanpa Surat Tanda Registrasi Tangani Pasien Covid-19. Antisipasi Lonjakan Pasien Pascaliburan Natal dan Tahun Baru

Pengumuman tersebut disampaikan Damin usai pembacaan tanggapan penuntut umum atas nota keberatan yang diajukan Irjen Napoleon.

Dalam sidang, Jaksa Erianto meminta majelis hakim menolak seluruh eksepsi Napoleon dan melanjutkan memeriksa dan mengadili perkara.

Majelis hakim mengagendakan pembacaan putusan sela pada Senin pekan depan, 23 November 2020.

Baca Juga :  Vaksin Covid-19 Sinovac Punya Efek Samping Ringan sampai Sedang, Bisa Timbul Rasa Nyeri hingga Demam. BPOM: Tidak Berbahaya dan Bisa Pulih

Dalam perkara ini, JPU mendakwa Irjen Napoleon telah menerima uang sebesar SGD$ 200 ribu dan US$ 270 ribu dari Djoko Tjandra atau Joko Tjandra.

Uang tersebut sebagai imbalan lantaran Napoleon berhasil membuat nama Djoko Tjandra terhapus dari sistem ECS pada Sistem Informasi Keimigrasian.

www.tempo.co