GROBOGAN.NEWS Umum Nasional

Ini Catatan Ekonom UGM untuk Pemerintahan Jokowi

Presiden Joko Widodo. Foto: Tempo.co
923366 720
Presiden Joko Widodo (Jokowi) / tempo.co

JAKARTA, GROBOGAN.NEWS – Pemerintahan di bawah kendali Presiden Joko Widodo (Jokowi) memang menorehkan beberapa prestasi. Namun di luar itu, ada beberapa catatan kritis yang disampaikan oleh ekonom dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Poppy Ismalina.

Ia menilai, selama menjalankan roda pemerintahan, Presiden  Jokowi berhasil menaikkan Indonesia menjadi negara dengan kelas pendapatan menengah ke atas.

Baca Juga :  Larangan Mudik Tetap Jadi Pukulan Bagi Pelaku Usaha  Wisata, Kebijakan Membolehkan Wisata Lebaran Tak Banyak Berpengaruh

Akan tetapi, ada beberapa catatan kritis dari Poppy untuk Jokowi.

“Meski ada prestasi, ini tidak mudah untuk diraih. Lalu di mata investor global, menjalankan usaha baru di Indoneia makin mudah dan cepat,” katanya melalui diskusi virtual Indef dan Greenpeace, Jumat (13/11/2020).

Poppy menjelaskan bahwa kinerja Jokowi dalam daya saing global jalan di tempat. Terlihat aktivitas perdagangan internasional hanya 20 persen dari dinamika ekonomi Indonesia.

Baca Juga :  Kapolri Tegaskan, Sekali Anggota Kepolisian Terlibat Kasus Narkoba, Bisa Dipecat

Penetrasi produk Indonesia di pasar global juga rendah. Pada 2017, persentase total ekspor 0,8 persen. Sedangkan ekspor produk manufaktur Indonesia terhadap transaksi global 0,5 persen.

“Variasi produk ekspor juga tidak berkembang dari 1996 sampai 2017. Lalu diversivikasi produk ekspor yang kurang berkembang. Selama 20 tahun didominasi sektor primer,” kata dia.

Baca Juga :  34 Napi Terorisme di Lapas Gunung Sindur Tandatangani Ikrar Sumpah Setia pada NKRI

Sementara dari sisi perlindungan lingkungan hidup, konservasi hutan dan pengurangan emisi karbon, kerja Jokowi malah mundur. Ini dibuktikan dengan disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja.

Regulasi tersebut tidak lagi mewajibkan industri mendapatkan izin lingkungan hidup dan diubah menjadi persetujuan lingkungan. Sembilan kriteria usaha yang berdampak penting dihapus.

“Omnibus Law menjadi ancaman bagi perlindungan lingkungan hidup dan konservasi hutan di Indonesia,” ucapnya.

www.tempo.co