Level PPKM Turun, Penumpang KA Belum Sebebas Dulu Lho! Ini Aturannya

Ilustrasi KA
Tampak sejumlah rangkaian gerbong kereta api (KA) ekonomi AC yang sudah dibuat PT Inka untuk angkutan lebaran tahun 2012 di pabrik setempat, Rabu (11/7/2020) / tempo.co
  • Bagikan

JAKARTA, GROBOGAN.NEWS Pemerintah memang telah menurunkan status PPKM dari level 4 ke level 3 maupun 2. Namun demikian, para penumpang Kereta Api (KA) tidak secara spontan leluasa.

Pasalnya, PT Kereta Api Indonesia (Persero) menegaskan bahwa syarat naik Kereta Api Jarak Jauh dan KA Lokal mulai 24 Agustus 2021 belum berubah.

“KAI masih mengacu pada SE Kemenhub No 58 Th 2021 dan SE Satgas Penanganan Covid-19 No 17 Th 2021. Di mana syarat naik KA Jarak Jauh untuk level 3 dan level 4 tetap sama dan untuk penggunaan Surat Tugas atau sejenisnya bagi KA Lokal masih diberlakukan,” ujar VP Public Relations KAI, Joni Martinus, Selasa (24/8/2021).

Baca Juga :  Pemerintah Siap Melakukan Penguatan Terhadap Sektor Ekonomi Syariah

Apa saja yang harus dipersiapkan untuk naik KA? Berikut persyaratan lengkap perjalanan menggunakan KA Jarak Jauh:

Menunjukkan kartu vaksin minimal vaksinasi Covid-19 dosis pertama. Bagi pelanggan dengan kondisi kesehatan khusus atau penyakit komorbid yang menyebabkan tidak dapat menerima vaksin, wajib melampirkan surat keterangan dokter dari rumah sakit pemerintah yang menyatakan bahwa yang bersangkutan belum dan/atau tidak dapat mengikuti vaksinasi Covid-19.

Baca Juga :  Pendukung Jokowi di Jatim Dukung Ganjar, Relawan Puan Yakin Rekomendasi Tetap ke Puan

Menunjukkan surat keterangan hasil negatif tes RT-PCR maksimal 2×24 jam atau Rapid Test Antigen maksimal 1×24 jam sebelum jadwal keberangkatan.

Pelanggan usia di bawah 12 tahun untuk sementara waktu tidak diperkenankan melakukan perjalanan.

Baca Juga :  Kasus Suap Mantan Penyidik KPK, Robin Pattuju Berkali-kali Bawa Tas Penuh Uang dari Rumah Azis Syamsudin

Syarat perjalanan menggunakan KA Lokal hanya berlaku bagi pekerja di Sektor Esensial dan Sektor Kritikal yang dibuktikan dengan STRP atau Surat Keterangan lainnya yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah setempat atau Surat Tugas dari pimpinan perusahaan.

Halaman:
1   2   Show All

  • Bagikan