GROBOGAN.NEWS Umum Nasional

PBNU dan Muhammadiyah Sama-sama Menolak Rencana Pemerintah Menerapakan Pajak Pendidikan

Ilustrasi pembelajaran tatap muka dengan mengedepankan disiplin protokol kesehatan secara ketat. Ist

JAKARTA, GROBOGAN.NEWS Dua organisasi besar di tanah air, yakni Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dan Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah secara kompak menolak rencana pemerintah  yang bakal menerapkan pajak pendidikan.

Sebagaimana diketahui, pemerintah berencana  memungut pajak pertambahan nilai pada jasa pendidikan (pajak sekolah) sebagaimana tertuang dalam draf Perubahan Kelima Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).

“Inisiatif pemerintah dalam hal upaya meningkatkan pajak namun melalui cara peningkatan PPN pendidikan adalah tindakan yang tidak tepat, dan sebaiknya usulan ini dapat dicarikan formula lain yang lebih memungkinkan dan bijaksana,” ujar Sekretaris Jenderal PBNU Helmy Faishal Zaini lewat keterangan tertulis yang dikutip pada Sabtu (12/6/2021).

Baca Juga :  Bersama Perpanjangan PPKM Level 4, Pemerintah Bakal Menambah Bantuan Sosial

Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir menyatakan pemerintah semestinya memberi reward atau penghargaan terhadap sektor pendidikan, bukan malah menindak dan membebani dengan pajak yang memberatkan.

“Kebijakan PPN bidang pendidikan (PPN Pendidikan) jelas bertentangan dengan konstitusi dan tidak boleh diteruskan,” ujar Haedar dikutip dari laman resmi muhammadiyah.or.id.

Baca Juga :  Tekan Penyebaran Covid-19, PKB Setuju PPKM Darurat Diperpanjang, Asal Tak Dipimpin Luhut

Jasa pendidikan sebelumnya tidak dikenai PPN tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 223/PMK.011/2014 tentang Kriteria Jasa Pendidikan yang Tidak Dikenai PPN.

Dalam draf revisi Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang KUP, jasa pendidikan dihapus dari daftar jasa yang tak terkena PPN. Artinya, jasa pendidikan akan segera dikenakan PPN jika revisi KUP diketok parlemen.

Pemerintah, termasuk Kemenkeu, dan DPR, ujar Haedar, mestinya mendukung dan memberi kemudahan bagi organisasi kemasyarakatan penggerak pendidikan dan lembaga-lembaga pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan secara sukarela dan berdasarkan semangat pengabdian untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.

Baca Juga :  Pegawai KPK yang Masih Dapat Dibina, Ternyata Emoh Ikuti Diklat Bela Negara

“Perpajakan akan mematikan lembaga-lembaga pendidikan yang selama ini banyak membantu rakyat kecil, serta sebenarnya ikut meringankan beban pemerintah dalam menyelenggarakan pendidikan yang belum sepenuhnya merata,” tuturnya ihwal pajak sekolah atau PPN Pendidikan. Redaksi

Berita ini sudah dimuat di https://joglosemarnews.com/2021/06/setelah-pajak-sembako-pemerintah-mau-pungut-pajak-pendidikan-pbnu-dan-muhammadiyah-menolak/