GROBOGAN.NEWS Umum Nasional

Moeldoko Gugat Menkum HAM, Minta Kepengurusan KLB Demokrat Disahkan

Moeldoko (kanan) saat mencium tangan Susilo Bambang Yudhoyono (kiri), Foto: Twitter/@UmarAlChelsea75

JAKARTA, GROBOGAN.NEWS-Kubu Moeldoko, pengusung Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat menggugat Menteri Hukum dan HAM agar pemerintah mengesahkan KLB yang digelar di Deli Serdang Sumatera Utara pada 5 Maret 2021 lalu.

Kuasa Hukum Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat Deli Serdang, Rusdiansyah, secara resmi mendaftarkan gugatan tata usaha negara ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.

Gugatan dengan materi gugatan meminta Pengadilan mengesahkan KLB yang diadakan di Deli Serdang Sumatra Utara pada 5 Maret 2021 lalu yang menghasilkan Jenderal (Purn) Moeldoko dan Jhonni Allen Marbun masing-masing sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Demokrat 2021-2025.

Baca Juga :  Bersama Perpanjangan PPKM Level 4, Pemerintah Bakal Menambah Bantuan Sosial

“Gugatan ini kami ajukan selain untuk kepentingan hukum klien, kami persembahkan untuk rakyat Indonesia dan dunia demi tegaknya hukum, keadilan, hak asasi manusia dan demokrasi. Dan agar ke depan tidak ada lagi hak-hak dan kedaulatan anggota di rampas,” kata Rusdiansyah dalam keterangan tertulisnya, Jumat (25/6/2021).

Rusdiansyah mengatakan upaya hukum tersebut baru pertama kali dilakukan pascaditolaknya pengesahan hasil KLB Deli Serdang oleh Menteri Hukum dan HAM (Menkumham).

Baca Juga :  Kasus Obat Invermectin, ICW Endus Adanya Indikasi Keruk Keuntungan di Masa Pandemi Covid-19

Menurut Rusdiansyah, gugatan tata usaha yang dilayangkan KLB Demokrat Deli Serdang teregistrasi dengan No. 150/G/2021/PTUN.JKT, di mana yang menjadi tergugat adalah Menteri Hukum dan HAM RI selaku pejabat atau badan tata usaha negara.

Dalam materi gugatan dijelaskan beberapa alasan hukum mengapa KLB Demokrat Deli Serdang harus disahkan. Pertama, KLB konstitusional karena diikuti oleh pemilik suara sah yaitu para pengurus Demokrat Kabupaten/Kota maupun Provinsi.

Kedua KLB dilakukan secara demokratis dan konstitusional mengikuti ketentuan UU Partai Politik dan AD/ART Partai Demokrat tahun 2015.

Baca Juga :  Rencana Luhut Produksi Laptop Merah Putih Dikritik Susi Pudjiastuti. Mendingan Uangnya untuk BLT Rakyat

Ketiga, KLB merupakan hasil desakan dari pendiri, senior, dan pengurus Partai Demokrat di daerah-daerah. Rusdiansyah berharap PTUN Jakarta menyidangkan dan memutuskan perkara ini secara adil dan objektif.

“Dengan gugatan ini kami berharap kader-kader Partai Demokrat di daerah tetap sabar dan tenang menunggu perkara ini mempunyai putusan yang berkekuataan hukum tetap sembari berdoa KLB Deli Serdang diberi kemenangan oleh Tuhan Yang Maha-Esa,” ucapnya.(ASA)