JAKARTA, GROBOGAN.NEWS-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta tidak berhenti pada Menteri Sosial (Mensos) Juliari Peter Batubara dan pejabat pembuat komitmen (PPK) di Kemensos dalam penanganan kasus dugaan suap program bantuan sosial (bansos) penanganan Covid-19.

KPK didesak menelusuri pejabat lain yang kemungkinan terlibat dalam korupsi bansos tersebut.

Baca Juga :  UU ITE Jadi Dasar Luhut dan Moeldoko Laporkan Aktivis ke Polisi

“Kami mendorong KPK untuk tidak hanya berhenti di PPK, tetapi juga pejabat lain di Kemensos yang berpotensi terlibat di dalamnya. Terlebih lagi, program bansos di tengah Covid-19 anggarannya besar dan sudah berlangsung lama,” kata peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Almas Sjafrina, Ahad (6/12).

Baca Juga :  Terjerat Kasus Suap, Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Dikabarkan Resmi Tersangka

ICW menduga praktik suap atau pemberian hadiah di Kemensos tidak hanya kali ini saja.

“Perlu ditelusuri juga potensi penerimaan uang dari penyedia atau rekanan-rekanan sebelumnya,” ujar Almas.

Mengetuk Pintu Hati Pejabat

Selain itu, ICW mendorong agar Juliari dan sejumlah pihak yang terseret dijatuhi hukuman maksimal.

Baca Juga :  Kasus Suap Mantan Penyidik KPK, Robin Pattuju Berkali-kali Bawa Tas Penuh Uang dari Rumah Azis Syamsudin

“ICW konsisten pada posisi mendorong penjatuhan hukuman berat. Tujuannya agar muncul efek jera dan daya cegah. Namun, kami menilai hukuman mati tidak akan menimbulkan efek jera dan bukan solusi,” ujar Almas.

Halaman:
‹‹   1   2   3  

  Baca Selanjutnya ›   ››
  All