KPK Bakal Ungkap Aliran Dana Korupsi Ekspor Benih Lobster Sampai ke Ranah Politik

  • Bagikan

JAKARTA, GROBOGAN.NEWS  – Penangkapan terhadap Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo bukan akhir dari langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam mengungkap kasus korupsi perizinan ekspor benih lobster.

KPK tidak menutup kemungkinan bakal mengusut aliran dana suap izin ekspor benih lobster yang menjerat Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo sampai ke partai politik.

“Kami akan koordinasi dengan PPATK sampai sejauh mana alirannya, ya kalau memang ada sampai ke situ (partai politik) tentu kita akan periksa juga,” kata Deputi Penindakan KPK, Karyoto di kantornya, Rabu (24/11/2020).

Sebelumnya, KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) dengan menangkap 17 orang. Dari jumlah itu, 7 di antaranya ditetapkan sebagai tersangka penerima dan pemberi suap.

Baca Juga :  Novel Baswedan Laporkan Wakil Ketua KPK, Lili Pintauli ke Dewas KPK Terkait Pelanggaran Kode Etik

Mereka adalah Edhy Prabowo; staf khusus Menteri Kelautan dan Perikanan Safri dan Andreu Pribadi Misata; staf dari istri Menteri Kelautan dan Perikanan, Ainul Faqih; pengurus PT ACK Siswadi; Amiril Mukminin; dan Direktur PT DPP Suharjito.

Wakil Ketua (KPK) Nawawi Pomolango menjelaskan perkara ini dimulai saat Edhy Prabowo menerbitkan Surat Keputusan Nomor 53/KEP MEN-KP/2020 tentang Tim Uji Tuntas Perizinan Usaha Perikanan Budidaya Lobster.

Baca Juga :  Satu dari 7 Saksi Kasus Korupsi Perum Perindo Tewas di Ruang Sidang Kejagung

Edhy kemudian menunjuk dua staf khususnya, yakni Andreau Pribadi Misata dan Safri sebagai Ketua dan Wakil Ketua Pelaksana Tim Uji Tuntas.

“Salah satu tugas dari tim ini adalah memeriksa kelengkapan administrasi dokumen yang diajukan oleh calon eksportir benur,” ujar Nawawi.

Pada Oktober 2020, Direktur PT Dua Putra Perkasa (DPP), Suharjito datang ke kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKO) di lantai 16 dan bertemu Safri.

Dalam pertemuan itu, kata Nawawi, diketahui bahwa ekspor benih lobster hanya dapat dilakukan melalui forwarder atau ekspedisi muatan PT Aero Citra Kargo (ACK) dengan biaya angkut Rp 1.800 per ekor.

Baca Juga :  Ironis! 82 Persen Koruptor yang Ditangkap KPK Lulusan Perguruan Tinggi

Menurut Nawawi, ketentuan itu merupakan kesepakatan antara Amiril Mukminin dengan Andreu dan Siswadi, seorang pengurus PT ACK.

Atas kegiatan ekspor benih lobster itu, kata Nawawi, PT DPP diduga melakukan transfer uang ke rekening PT ACK sebesar Rp 731 juta.

“Selanjutnya PT DPP atas arahan EP (Edhy Prabowo) melalui Tim Uji Tuntas memperoleh penetapan kegiatan ekspor benih lobster dan telah melakukan sebanyak 10 kali pengiriman menggunakan PT ACK,” ujar Nawawi.

  • Bagikan