UU ITE Jadi Dasar Luhut dan Moeldoko Laporkan Aktivis ke Polisi

sumber foto: tempo.co / kolase: Suhamdani
  • Bagikan

JAKARTA, GROBOGAN.NEWS – Dalam Kabinet Jokowi, ada dua menteri yang menggunakan Undang-undang ITE untuk melaporkan aktivis ke pihak kepolisian.

Keduanya adalah Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan dan Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko.

Keduanya menggunakan Undang-undang tersebut dengan tuduhan pencemaran nama baik oleh aktivis.

Luhut melaporkan Direktur Eksekutif Lokataru Haris Azhar dan Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Fatia Maulidiyanti.

Sementara itu, Moeldoko mengadukan aktivis Indonesia Corruption Watch (ICW) Egi Primayogha dan Miftahul Choir.

Baca Juga :  Polemik Banteng Vs Celeng Merebak, Internal PDIP Bisa Rugi Sendiri

Pelaporan dua pejabat itu menuai sorotan. Koalisi Masyarakat Sipil Serius Revisi UU ITE menilai pelaporan tersebut ancaman serius terhadap demokrasi dan kerja pembela HAM.

“Pembela HAM yang seharusnya diberikan jaminan perlindungan atas kerja-kerjanya, justru mendapatkan serangan dari pejabat publik,” kata perwakilan Koalisi, Ade Wahyudin dalam keterangan tertulis, Kamis (23/9/2021).

Luhut melaporkan Haris dan Fatia lantaran percakapan keduanya di kanal Youtube. Mereka membahas hasil riset sejumlah organisasi masyarakat sipil bertajuk

“Ekonomi Politik Penempatan Militer di Papua: Kasus Intan Jaya”.

Baca Juga :  Ketua PWNU Papua Ungkapkan Kenangan Berkesan dengan Mbah Moen saat Menerima Kunjungan Taj Yasin Maimoen

Salah satu hasil riset menyebutkan dugaan afiliasi Luhut dengan perusahaan pemegang izin proyek Sungai Emas Derewo di Papua. Sebelum melapor ke polisi, Luhut dua kali melayangkan somasi kepada Fatia dan Haris.

Selain melaporkan secara pidana, Luhut juga menggugat Haris Azhar dan Fatia sebesar Rp 100 miliar. Kuasa hukum Luhut, Juniver Girsang, mengatakan uang itu untuk masyarakat Papua.

Juniver membantah kliennya dianggap melakukan pembungkaman terhadap aktivis. Menurut Juniver, mantan Menteri Koordinator Bidang Polhukam itu sering menerima aktivis untuk berdiskusi.

Baca Juga :  Gempa Bumi Guncang Bali, Tiga Orang Tewas dan 269 Rumah Rusak

“Berkali-kali dia katakan kepada saya, saya (Luhut) ini responsif terhadap kritik, sepanjang kritik itu membangun,” kata Juniver kepada Tempo, Rabu (22/9/2021).

Sedangkan pelaporan Moeldoko terhadap Egi Primayogha dan Miftahul Choir bermula dari hasil riset ICW tentang dugaan kedekatan dirinya dengan petinggi PT Harsen Laboratories, produsen ivermectin.

Kedekatan itu ditengarai berpotensi pada terjadinya konflik kepentingan.

Sebelum melapor ke polisi, Moeldoko tiga kali mengirimkan somasi kepada dua aktivis antikorupsi itu.

  • Bagikan