Masih Banyak Pelanggaran, DPRD Sragen Siapkan Perda Prokes

Ketua DPRD Sragen, Suparno / Foto: Wardoyo
  • Bagikan

Kemudian diatur ketika masuk level 3 atau 4 apa saja yang dilarang dan dibatasi. Termasuk pembatasan operasional tempat publik seperti restoran, toko modern, pusat perbelanjaan dan lainnya.

Disampaikan dalam Perda, tentu saja di dalamnya ada sanksi yang bisa dijatuhkan bagi warga yang melanggar. Misalnya apabila ada hajatan, bisa dibubarkan atau kemungkinan sampai sanksi terberat berupa denda.

Baca Juga :  Masyarakat Sukoharjo Harap Bersabar Ya, Tunggu Turun Satu Level Lagi Car Free Day Bisa Digelar

“Soal besarannya, kami belum tahu. Nanti dilihat bagaimana draft dari Pemda dulu. Bola ada di Pemda. Intinya Perda itu dibuat untuk lebih menegaskan pelaksanaan Prokes. Ini juga semata-mata menekan kasus Covid-19 agar segera mereda dann normal kembali,” jelasnya.

Baca Juga :  Pelajar SMP di Sragen Ini Meninggal Tertimpa Pohon Kersen

Suparno menambahkan jika segera dimasukkan ke DPRD, nanti akan segera ditindaklanjuti ke Badan Pembuatan Peraturan Daerah (Baperpemda) untuk dikaji.

Jika dipandang layak, akan diajukan ke Ketua DPRD untuk selanjutnya dimasukkan ke paripurna.

“Nanti akan kami prioritaskan. Kalau segera masuk, tahun ini mungkin sudah bisa diproses. Prinsip kami, lebih baik Perda daripada tidak ada Perda. Karena akan ada pegangannya. Karena jika tidak ada aturan, asumsi masyarakat semua dianggap dilarang,” terangnya. Wardoyo

Baca Juga :  Sering Selingkuh, Oknum Perangkat Desa Tanon Sragen Ini Didemo Warga

Berita ini sudah dimuat di https://joglosemarnews.com/2021/08/usai-rapat-dengan-luhut-sragen-langsung-siapkan-perda-prokes-hajatan-bisa-dibubarkan-sampai-disanksi-denda/

  • Bagikan