GROBOGAN.NEWS Semarang

Sebanyak 1.641 RTLH di Kota Semarang Segera Direhab Tahun Ini

Wali Kota Semarang, Hendrar Prihadi turun langsung ke wilayah Muktiharjo Kidul, Kecamatan Pedurungan, untuk melakukan verifikasi langsung sejumlah rumah tidak layak huni yang akan dibedah. Ist

SEMARANG, GROBOGAN.NEWSPemerintah Kota Semarang memprioritaskan program rehab rumah tidak layak huni (RTLH).

Menurut Wali Kota Semarang, Hendrar Prihadi, pihaknya akan melaksanakan bedah rumah untuk 1.641 RTLH.

Untuk mengupayakan hal tersebut, dirinya itu salah satunya turun langsung ke wilayah Muktiharjo Kidul, Kecamatan Pedurungan, untuk melakukan verifikasi langsung sejumlah rumah tidak layak huni yang akan dibedah.

Di Muktiharjo Kidul sendiri proses bedah rumah tengah berlangsung untuk tiga unit rumah. Menurut Hendi percepatan proses Rehab RTLH di kawasan Muktiharjo Kidul dilakukan, mengingat wilayah tersebut merupakan salah satu yang terdampak oleh adanya hujan ekstrem di Kota Semarang pada tanggal 6 Februari 2021 lalu.

Baca Juga :  Pemkab Kendal Lakukan Uji Kelayakan Bangunan Pasar Sukorejo yang Terbakar

“Proses program RTLH sebenarnya cukup panjang, karena harus melalui proses pengajuan, verifikasi lapangan oleh Dinas terkait, pembuatan RAB dan penganggaran,” terang dia.

“Untuk program RTLH yang dilaksanakan Tahun 2021, proses verifikasi, penyusunan RAB dan lain-lain pada Tahun 2020,” terang Hendi sapaan akrab orang nomor satu di Kota Semarang tersebut belum lama ini.

“Tapi yang terkena bencana, puting beliung, pohon tumbang, atau bencana lainnya maka ada pengecualian. Contohnya di Muktiharjo Kidul yang terdampak hujan ekstrem kemarin, sudah kita cek lapangan, hari ini disurvey, minggu depan mulai pengerjaannya,” imbuh dia.

Baca Juga :  Sah. Saham PSIS Semarang Sebesar 30 Persen Dimiliki Wahyu Agung Grup

“Ada tiga rumah di wilayah Muktiharjo Kidul,” tegas Hendi.

Sementara Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman, Ali, mengungkapkan program Rehab RTLH di Kota Semarang akan bersumber pada dua anggaran, yaitu anggaran pembangunan daerah dan anggaran pembangunan pemerintah pusat.

“Untuk tahun 2021 dari anggaran pusat (APBN) 741 unit dari APBD 900 unit,” terang Ali.

Lebih lanjut Ali menerangkan, tidak ada pengecualian bagi warga untuk mengajukan RTLH sepanjang syarat terpenuhi. Setelah mengajukan, Pemerintah kota Semarang akan melakukan verifikasi lapangan untuk menentukan rumah tersebut memenuhi persyaratan atau tidak.

Baca Juga :  Temui Gubernur Ganjar, Dubes Austria Lakukan Pembahasan Khusus Sektor UMKM dan Sekolah Vokasi

Verifikasi dilakukan agar yang mendapatkan bantuan ini memang masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

“Sedangkan untuk persyaratan yang harus dipenuhi warga yang ingin memperoleh program rehab RTLH antara lain surat pengantar atau keterangan tidak mampu dari pihak kelurahan, tanah yang ditempati tidak sengketa dan atas nama sendiri serta dengan melampirkan KK dan KTP,”sambung Ali. Kahlil