GROBOGAN.NEWS Umum Nasional

Maklumat Kapolri Soal Larangan FPI Tak Batasi Kebebasan Pers

Kadiv Humas Polri Inspektur Jenderal Polisi Argo Yuwono. Foto: Dok. Polri

JAKARTA, GROBOGAN.NEWS – Maklumat Kapolri Nomor 1 Tahun 2021 bukan dan tidak akan menjadi ancaman bagi insan pers maupun media.

Demikian penegasan dari Kadiv Humas Polri Irjen Pol Raden Prabowo Argo Yuwono menanggapi keresahan kalangan pers terhadap munculnya maklumat Kapolri tersebut.

Argo mengatakan bahwa Polri memahami dan menghormati UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers. Polri juga menghargai dan menghormati bahwa kebebasan pers, kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara.

Argo menegaskan bahwa Maklumat Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Nomor: Mak/1/I/2021 tentang Kepatuhan Terhadap Larangan Kegiatan, Penggunaan Simbol Dan Atribut Serta Penghentian Kegiatan Front Pembela Islam (FPI) tidak ditujukan untuk produk-produk jurnalistik di media massa.

Baca Juga :  Pengendalian Tata Ruang Lemah Bikin Dampak Banjir di Kemang  Makin Parah

Kadiv Humas Polri juga menambahkan bahwa kebebasan pers telah dilindungi oleh Undang-Undang Pers.

Menurutnya dalam Maklumat Kapolri tersebut di poin 2d tidak menyinggung media.

Sepanjang memenuhi kode etik jurnalistik, media dan penerbitan pers tidak perlu risau karena dilindungi UU Pers.

“Kebebasan berpendapat tetap mendapat jaminan konstitusional,” paparnya.

Baca Juga :  Praktik Mafia Tanah Meresahkan, Mabes Polri Bentuk Satgas Anti Mafia Tanah

Terkait kebebasan pers, Polri bahkan telah memiliki perjanjian kerja sama (MoU) dengan Dewan Pers.

“Polri selama ini menjadi institusi yang aktif mendukung kebebasan pers. MoU dengan Dewan Pers menjadi komitmen Polri untuk tetap mendukung kerja teman-teman pers supaya bekerja sesuai dengan undang-undang,” tambah Kadiv Humas Polri.

Argo menjelaskan bahwa Pasal 2d Maklumat Kapolri yang dipersoalkan adalah jika konten yang diproduksi dan disebarluaskan bertentangan dengan UUD 1945 dan ideologi negara Pancasila.

Seperti yang mengandung unsur berita bohong atau hoax, SARA, mengadu domba, bernada perpecahan, provokatif, hingga mengakibatkan gangguan kamtibmas.

Baca Juga :  Survei Indikator: Kehalalan Vaksin Akan Tentukan Keberhasilan Vaksinasi Covid-19

“Namun jika mengandung hal tersebut, tentunya tidak diperbolehkan. Maka negara harus hadir untuk melakukan penindakan dan pencegahan,” kata dia.

Selama konten yang diproduksi dan penyebarannya tidak bertentangan dengan sendi-sendi berbangsa dan bernegara, hal itu dapat dibenarkan.

“Tapi kalau mengakses, mengunggah, menyebar kembali yang dilarang atau pun yang ada tindak pidananya, dapat dikenakan UU ITE,” ucap Kadiv Humas Polri. Wardoyo

Berita ini sudah dimuat di https://joglosemarnews.com/2021/01/sempat-resahkan-pers-irjen-argo-yuwono-jamin-maklumat-kapolri-soal-larangan-fpi-tak-batasi-kebebasan-pers/